Profil Jenderal TNI M Jusuf, Panglima Rakyat Putra Raja Bone yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Dirangkum Erakini, Kamis (23/10/2025), M Jusuf dikenal sebagai sosok yang tegas, jujur, dan rendah hati. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, nama Jenderal Jusuf cukup menonjol sebagai salah satu perwira TNI yang “humble” dan dekat dengan rakyat. Ia bukan hanya dihormati karena pangkatnya, tetapi disayangi karena ketulusannya dalam memimpin.

Pemilik nama asli Andi Muhammad Jusuf Amir ini lahir pada 23 Juni 1928 di Mara Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan putra dari Raja Bone (Bugis) Sulawesi Selatan. Meskipun terlahir sebagai keturunan ningrat dengan gelar “Andi”, ia memilih untuk menanggalkan gelar tersebut. 

Ia tidak ingin gelar kebangsawanan itu menjadi penghalang dalam bergaul dengan masyarakat luas. Ia ingin berbaur tanpa jarak dan tanpa jurang pemisah. Sikap tersebut tercermin dalam kepemimpinannya di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

Jenderal M Jusuf juga tercatat dalam sejarah peristiwa penting bangsa, seperti keterlibatannya dalam peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Ia juga dikenal karena kiprahnya dalam menumpas pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan, di mana pimpinan gerakan tersebut, Abdul Kahar Muzakkar, tewas secara misterius.

Rekam Jejak Karier Militer dan Pemerintahan
Masa kecil Jenderal Jusuf dihabiskan di Kabupaten Bone. Ia menempuh pendidikan dasar di Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Watampone, Bone. Saat berusia 17 tahun, ia bergabung dengan para pemuda pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda.

Pendidikan militernya ditempuh di berbagai tempat, antara lain Kursus Atase Militer Jakarta, Pendidikan Para di Cimahi, SSKAD Bandung, Infantry Advanced Course Fort Benning di Amerika Serikat, Pendidikan Pasukan Lintas Udara di AS, serta SUSKAT SESKOAD dan MABAD di Jakarta.

Pada akhir 1945, M Jusuf berlayar ke Pulau Jawa menggunakan kapal Pinisi dari Makassar dan bergabung dengan organisasi Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) di bawah pimpinan Kahar Muzakkar. Dari sinilah karier militernya dimulai. Ia menjadi ajudan Letkol Kahar Muzakkar di Staf Komando Markas Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Pangkalan X di Yogyakarta.

Pada Desember 1949, M Jusuf berpangkat Kapten di Corps Polisi Militer (CPM) dan menjadi anggota Staf Komisi Militer untuk Indonesia Timur hingga 1950. Pada April 1950, ia menjadi bawahan Panglima TT-VII Kolonel Alex Kawilarang, kemudian menjabat Kepala Staf Resimen Infanteri RI-24 di Manado pada 1953–1954.

Pada waktu yang sama, ia mengikuti Kursus Atase Militer Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) pada 1952–1953, lalu melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat melalui Kursus Lintas Udara (Airborne Course) pada 1955–1956. Setelah itu, ia menjabat Asisten II (Operasi) TT-VII/TTIT di Makassar (1955–1956).

Pada 1957, M Jusuf menandatangani Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), sebuah gerakan militer yang muncul di Indonesia. Setahun sebelumnya, pada Oktober 1956, ia menjabat Kepala Komando Reserve Umum (KRU) dengan pangkat Mayor dan Kepala Staf Resimen Hasanuddin di Parepare, Sulawesi Selatan. 

Pada Februari 1958, ia naik pangkat menjadi Letkol dan kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDMMST) pada 1959. Di tahun yang sama, ia diangkat menjadi Panglima KDMMST pada bulan Oktober dan meraih pangkat Kolonel pada tahun 1960.

Jusuf kemudian memegang tongkat komando Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar hingga 1964. Sejak 1964, karier sipilnya dimulai ketika Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Menteri Industri Ringan di Kabinet Dwikora. Namun, pada masa inilah ia terseret dalam kontroversi seputar peristiwa Supersemar.

Dalam perjalanan kariernya, Jenderal Jusuf pernah menjabat sebagai menteri. Jabatan Menteri Industri Ringan dipegangnya sejak 27 Agustus 1964 hingga 21 Februari 1966, kemudian berlanjut sebagai Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwikora II (24 Februari–28 Maret 1966) dan Kabinet Dwikora III (28 Maret–25 Juli 1966). 

Setelah itu, ia menjadi Menteri Perindustrian Dasar dan Menengah di Kabinet Ampera I (25 Juli 1966–17 Oktober 1967). Jenderal M Jusuf kembali dipercaya menjabat Menteri Perindustrian selama dua periode di Kabinet Pembangunan (6 Juni 1968–28 Maret 1973 dan 28 Maret 1973–28 Maret 1978). Setelah itu, ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab).

Langkah pertama yang dilakukannya setelah dilantik sebagai Menhankam adalah memperbaiki dan merombak seluruh asrama prajurit yang rusak, terutama di pelosok tanah air. Ia tidak tega melihat prajuritnya tinggal di asrama bocor ketika hujan dan panas menyengat ketika siang. 

Jenderal Jusuf juga memperhatikan kesejahteraan keluarga prajurit yang hidup tanpa penerangan listrik meski Indonesia telah merdeka puluhan tahun. Uang lauk pauk dinaikkan tiga kali lipat, dan perlengkapan prajurit, mulai dari kaus kaki, sepatu, pakaian hingga persenjataan,  ditingkatkan kualitasnya secara bertahap.

Jenderal Jusuf berpesan kepada seluruh anggota TNI agar tidak menyakiti hati rakyat, sebab TNI berasal dari rakyat. Pembangunan markas TNI pun tidak boleh menggunakan pendingin ruangan (AC) ataupun permadani. Pejabat yang berkunjung ke daerah tidak boleh dikawal secara khusus, kecuali Presiden dan wakilnya. Ia juga melarang prajurit merokok karena dianggap tidak sehat dan boros.

Figur Sederhana, Bersih, dan Sayang Anak Buah
Dalam kehidupan pribadi, Jenderal Jusuf dikenal disiplin, rajin berolahraga, dan tekun beribadah. Ia termasuk sosok yang sederhana dan tidak ingin menonjol. Ia jarang bersedia diwawancarai media, bukan karena tidak menyukai wartawan, melainkan karena tidak ingin dianggap sebagai orang yang paling berjasa. 

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh istrinya, yang enggan diwawancarai, tidak memiliki ajudan, dan sering berbelanja di pasar tradisional tanpa pengawalan. Rumah kediaman mereka pun tidak pernah dijaga ketat; ajudannya hanya bertugas di jam kantor, sementara urusan pribadi dilakukan sendiri.

Sebagai Panglima TNI, Jenderal M Jusuf dikenal dekat dengan anak buahnya dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Hampir tidak ada cerita buruk tentangnya. Ia bahkan diakui sebagai salah satu figur “bersih” di antara para petinggi militer pada masanya. 

Dalam menjalani karier, ia selalu berpegang teguh pada prinsip hidup dan kepemimpinan yang diwariskan dari budaya Bugis, yakni kejujuran, kehormatan, dan tanggung jawab. 

Prinsip itulah yang membawanya meniti karier cemerlang di militer maupun pemerintahan. Karena itu, Jenderal M Jusuf dikenang sebagai pemimpin yang dihormati karena ketegasan sekaligus kerendahan hatinya.