JAKARTA, (ERAKINI) - Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sudah mulai efektif bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Oktober 2024. Sebanyak 6.000 ASN akan diberangkatkan untuk kloter I.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berubah menjadi 6.000 lebih dulu, karena ketersediaan tempat yang belum memadai.
Saat ini di IKN baru terdapat 47 tower. Satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I, dan lainnya.
"Totalnya tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," ujar Anas saat memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Selasa (21/2/2024).
Tak hanya pengurangan jumlah, waktu pemindahan ASN yang seharusnya terjadi pada Juli mundur hingga setelah Agustus 2024. Menurut Anas, hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.
Anas beralasan, pengunduran waktu pindah ASN dikarenakan kawasan tersebut sebagian tempatnya akan digunakan untuk upacara perayaan 17 Agustus.
"Tadinya akan pindah di Juli, tapi kemarin atas arahan dari Mensetneg, karena tempat itu sebagian masih akan dipakai untuk upacara, maka nanti akan pindah setelah Agustus," katanya.
Anas menyebut pemindahan ASN akan dibagi menjadi tiga prioritas. Pertama, eselon I sebanyak 179 dari 38 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemudian prioritas kedua 91 eselon I dari 29 kementerian/lembaga. Ketiga, sebanyak 378 eselon I dari 59 kementerian/lembaga.
"Total yang akan pindah eselon I sudah disiapkan tempat suami istri di tempat itu. Sambil menunggu tower yang jadi, sebagian nanti teman-teman bisa share sharing, sambil nanti kita punya tiga tahap jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata Anas.
Konsep kantor kementerian dan lembaga yang terdapat di IKN juga tidak seperti di Jakarta. ASN akan bekerja sangat efektif dengan basis elektronik sistem.
"Kantornya nanti juga tidak seperti kantor kita sekarang, di mana kantornya satu orang satu meja. Ke depan konsepnya share sharing jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif share office, share system, dan seterusnya," tukasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto mengatakan, pemindahan ASN direncanakan dimulai pada Oktober 2024.
Pemindahan ASN ke IKN tersebut menyesuaikan dengan agenda pergantian pemerintahan lama ke pemerintahan baru.
"Kalau kita melihat itu, tentu pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober, mestinya sudah ada ASN di sana. Jadi nanti, tentu Oktober mestinya sudah akan berjalan," kata Erwan.
Menurut Erwan, pemindahan ASN ke IKN menyesuaikan dengan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan yang dimaksud adalah sektor prioritas bagi pemerintah dalam 5-10 tahun ke depan. Sehingga pertambahan jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN ke depan pun bakal menyesuaikan dengan prioritas pembangunan tersebut.
"Di situ akan dipetakan mana ASN kita tumbuh sesuai prioritas, mana yang tidak bertambah karena sesuai prioritas," kata Erwan.
Kata dia, prioritas pembangunan bakal berdasarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga nanti yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disesuaikan oleh Kemenpan RB terkait kepindahan ASN.
Erwan menegaskan, IKN bukan hanya dibangun secara fisik, melainkan juga dibangun dengan mempertimbangkan smart government. Oleh karennya, kinerja ASN di IKN bakal didukung oleh ASN yang berada di luar IKN secara hibrida.
