JAKARTA, (ERAKINI) - Dharma Pongrekun menjadi sorotan setelah Debat Pertama Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10/2024) malam. Dharma merupakan calon gubernur (cagub) yang maju melalui jalur independen.
Dalam debat tersebut Dharma di sesi awal terlihat gugup dan terkesan tegang saat menyampaikan visi-misi. Dharma pun mengakui debat tersebut cukup membebani dirinya. Alasannya, mereka hanya bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari tim sukses (timses).
"Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri, tidak ada bikin-bikin coret-coretan," ujar Dharma seusai debat pertama di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024) malam.
Sosok Dharma sebenarnya bukan kaleng-kaleng. Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (7/10/2024), Dharma merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang 3.
Dharma mengenyam pendidikan di SD dan SMP Bruderan Purwokerto, Jawa Tengah, kemudian melanjutkan ke SMAN 34 Jakarta dan lulus pada 1984. Ia kemudian masuk Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus tahun 1988.
Lulus dari Akpol, Dharma kemudian mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, di antaranya Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) lulus pada 1995, Sespimen Polri pada 2002, dan Sespimti Polri pada 2014.
Dharma meraih gelar Magister Manajemen atau S2 dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2002 dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2006. Pada 2023, ia dianugerahi gelar doktor kehormatan di bidang kemanusiaan oleh MBC University, Depok.
Selama menjadi Polri aktif, Dharma Pongrekun memegang berbagai posisi strategis. Ia pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Karorenmin Bareskrim Polri pada 2016. Ia kemudian ditugaskan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, serta menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN dari 2019 hingga 2021.
Setelah kembali ke Polri, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, sebelum menjadi Pati Lemdiklat Polri pada 2024 menjelang pensiun.
Menariknya, meski menjadi aparat negara, sikapnya cukup kontroversi dan keras terkait pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Saat menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, ia pernah menyatakan bahwa vaksin Covid-19 termasuk dalam persekongkolan. Tujuan utama dari rencana tersebut semata demi percepatan program digitalisasi.
Dharma menyebut singkatan Covid adalah Sertifikat Identitas Vaksin Digital. "Sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Itulah yang permainan mereka. Mereka mengendalikan kita melalui sistem," ungkapnya di kanal YouTube dr Richard Lee.
Adapun angka 19, menurut Dharma memiliki arti kode tersendiri. Angka 1 merupakan buatan, sementara 9 adalah kecerdasan. Jadi bila digabung, keduanya memiliki arti kecerdasan buatan.
Sikap keras penolakan Dharma terhadap vaksinasi Covid-19 kembali ia sampaikan saat Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, semalam. Dharma menegaskan pandemi Covid-19 merupakan agenda asing untuk mengambilalih kedaulatan bangsa Indonesia melalui isu Kesehatan.
"Persoalan pandemi adalah soal isu kesehatan, kita harus belajar melihat, bukan yang tertulis tapi tersirat," kata Dharma ketika menjawab pertanyaan Cagub Ridwan Kamil .
Menurut Dharma adanya isu pandemi membuat bangsa rapuh, bahkan sampai harus mengikuti istilah mereka terkait penyakit yang ada. "Saya paham betul pandemi adalah agenda terselubung asing untuk ambilalih kedaulatan," katanya.
Bagi Dharma, seorang pemimpin otonomi daerah harus memperjuangkan segala sesuatu dengan melindungi warga. "Jangan karena pandemi ekonomi hancur, ekonomi dibiasakan online, UMKM hancur, rakyat ditakuti. Bagaimana (Jakarta( akan jadi kota global, kalau hati rakyat disakiti," tandasnya.
