Ainun Najib Sebut Digitalisasi Sistem Pemerintahan Berdampak Besar pada Kemajuan Bangsa

Menurut data scientist (ilmuwan) kelahiran Gresik yang berkarier di Singapura ini, SPBE yang diwadahi lewat sebuah GovTech nantinya sudah sesuai dan berada pada jalur yang tepat.

Ainun Najib berpendapat SPBE yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia telah berada pada jalur yang benar untuk terus menciptakan pelayanan publik yang makin berkualitas.

"Sekarang kita jadi terbuka jalannya, jadi cerah sekali dengan adanya Rancangan Peraturan Presiden tentang GovTech ini. Teknologi digital ini kuncinya di talenta, dan talenta itu realitanya memang harus bisa kompetitif, atraktif, bahkan dengan swasta. Dalam hal ini, kita butuh GovTech," ujarnya.

Ditegaskan bahwa keberadaan GovTech sangat dibutuhkan sebagaimana di banyak negara dengan digitalisasi terdepan.

Ainun lantas menjelaskan hal penting dalam pengembangan SPBE adalah harus user-centric (berpusat pada pengguna) atau platform yang berbasis pada kebutuhan warga. Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang saling terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat.

"Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antarsistem, kemudian itu mengintegrasikan," jelas Ainun.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung diskusi soal SPBE dengan para praktisi teknologi menyebut digitalisasi sebagai "jalan tol" pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan berbagai pelayanan.

"Masukan dari teman-teman praktisi dan ahli digital makin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik," ucap Anas.

Ainun Najib sendiri adalah diaspora Indonesia yang berkarier lama di Singapura. Ia pernah diundang khusus oleh Presiden RI Joko Widodo untuk membicarakan soal digitalisasi dan teknologi.

Ainun disebut sebagai salah satu talenta Indonesia yang sukses berkarier di luar negeri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjadi salah satu koordinator kebijakan SPBE nasional.