Jam kerja ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dipangkas selama Ramadan 1447 Hijriah. Jam kerja ASN dibuat lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Foto: Ilustrasi
JAKARTA, (ERAKINI) – Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dipangkas selama Ramadan 1447 Hijriah. Jam kerja ASN dibuat lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1/SE/2026 tentang Penyesuaian Jam Kerja ASN selama Ramadan 2026. Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak 1 Ramadan 1447, atau Kamis, 19 Fabruari 2026.
“Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN secara Fleksibel,” ujar Pramono, Rabu (18/2/2026).
Berdasarkan surat edaran tersebut, jam kerja ASN selama Ramadan diatur sebagai berikut:
1. Senin–Kamis: Pukul 08.00–15.00 WIB, dengan waktu istirahat 12.00–12.30 WIB.
2. Jumat: Pukul 08.00–15.30 WIB, dengan waktu istirahat 11.30–12.30 WIB.
Dengan pengaturan ini, waktu kerja efektif ASN menjadi sekitar 6,5 jam per hari di luar waktu istirahat.
Ada Fleksibilitas Masuk dan Pulang
Pemprov DKI juga memberikan kewenangan kepada kepala perangkat daerah untuk menerapkan fleksibilitas jam kerja. ASN diperbolehkan masuk lebih awal atau lebih lambat maksimal 60 menit dari jadwal normal, dengan penyesuaian jam pulang secara proporsional.
Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau menjalankan tugas kedinasan mendesak.
Beberapa contoh penerapan fleksibilitas antara lain:
- ASN yang masuk pukul 06.30 WIB dapat pulang lebih awal sesuai akumulasi jam kerja.
- ASN yang masuk pukul 08.30 WIB dapat pulang lebih lambat dari jadwal normal.
- ASN yang datang melebihi batas fleksibilitas tetap dianggap terlambat dan dikenai pengurangan capaian waktu kerja dalam sistem kinerja pegawai.
“Misalnya pegawai masuk pukul 06.30 WIB pada hari Selasa, maka yang bersangkutan dapat menyesuaikan jam pulang menjadi pukul 14.00 WIB,” kata Pramono.
Meski ada penyesuaian jam kerja, Pramono menegaskan perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi sesuai ketentuan masing-masing, termasuk layanan 24 jam.
Pramono meminta pimpinan perangkat daerah memastikan pengawasan kinerja ASN tetap optimal agar pelayanan publik selama Ramadhan berjalan efektif dan akuntabel.