Kemenag Kembali Tegaskan KUA Siap Disulap Jadi Kantor Pelayanan Publik Berkelas dan Berkualitas!

Kamarudin menjelaskan, mulai saat ini, fungsi KUA tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi sebagai tempat konsultasi keluarga untuk mencegah stunting, mencegah pernikahan dini dan meminimalisir angka perceraian. 

“Jadi KUA berfungsi instrumental untuk mengurangi masalah-masalah keluarga secara makro. Di samping akan memberikan pelayanan publik berkualitas, cepat responsif dan adaptif,” tuturnya. 

Tak hanya itu, selain fungsi-fungsi di atas, KUA juga akan dijadikan sebagai sentral pengembangan ekonomi umat yaitu tempat masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya dengan memberikan keluarga rentan bantuan keuangan Rp10 juta. 

Nantinya, bantuan tersebut tidak sekadar disalurkan tetapi diberikan pendampingan oleh KUA dan pihak terkait seperti Baznas atau  LAZ. Lebih dari itu, nantinya KUA juga akan disulap menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 

Karena itu, Kemenag ingin penghulu yang ada di seluruh kecamatan dan desa di Indonesia menjadi konsultan keluarga. 

“Bisa mencegah perceraian, bisa berkonsultasi masyarakat dan pemberdayaan  ekonomi umat,” beber dia. 

Sebagai informasi, Revitalisasi KUA digulirkan sejak 2021. Saat itu, program ini baru menyasar 106 KUA direvitalisasi. Tiga tahun berikutnya, ada 500 KUA yang direvitalisasi pada 2022, 500 KUA direvitalisasi pada 2023, serta 100 KUA di 2024.

Terkait transformasi digital, Kemenag telah melakukan digitalisasi dalam pencatatan nikah melalui platform Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berstandar ISO 27001:2013. Sistem ini menyediakan data real-time untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi layanan.