Yusril: Ada Wacana Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran Bertambah Menjadi 40

Hanya, Yusril menegaskan hal itu baru wacana. Sejauh ini belum ada pembicaraan resmi terkait penambahan jumlah kementerian, baik dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran.

“Saya belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40, jadi ya nambah sekitar enam kementerian lagi dari yang sekarang,” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu kepada wartawan, Sabtu (18/5/2024).

Yusril menjelaskan,  saat ini baru ada pembahasan terkait rumusan struktur kabinet. Dia juga menyatakan dukungannya kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara. Alasannya, pembatasan jumlah kabinet yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dapat menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-programnya.

“Di satu pihak kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu kewenangannya presiden, hak prerogatif presiden. Bagaimana presiden mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada,” kata Yusril.

Untuk itu, Yusril menilai presiden seharusnya punya kebebasan untuk menyusun kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, ataupun memisahkan kementerian.

Apalagi sekarang presiden bekerja untuk mewujudkan program-program yang dia janjikan saat masa kampanye. Tidak lagi bekerja untuk melaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti dulu.

“Jadi, untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, susu gratis dan lain-lain, nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup dengan kementerian yang ada, atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk menangani itu,” pungkas Yusril.