Harlah Ke-76 Fatayat NU di Istiqlal Tegaskan Pengabdian Perempuan untuk Umat, Bangsa dan Dunia

Sekretaris Umum PP Fatayat NU, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa usia 76 tahun Fatayat NU bukan sekadar angka ataupun seremoni organisasi. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting tentang perjuangan panjang perempuan Nahdliyin dalam mengabdi kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Perjalanan panjang Fatayat NU selama 76 tahun, kata Ela, dibangun melalui kerja-kerja kader di berbagai lini kehidupan masyarakat. Menurutnya, kader Fatayat NU hadir tidak hanya di ruang organisasi, tetapi juga di tengah masyarakat melalui pendampingan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi perempuan.

“Fatayat hadir bukan hanya sekadar membuat klaim, tetapi membuktikan diri melalui langkah konkret pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, mulai keagamaan, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi,” ujar Ela dalam sambutannya.

Menurut dia, kekuatan utama Fatayat NU terletak pada kader-kader yang terus bergerak di tingkat akar rumput. Menurutnya, militansi kader menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan perjuangan organisasi di tengah perubahan zaman.

Kader Fatayat NU, lanjut dia, telah teruji dalam berbagai situasi sosial kemasyarakatan. “Potensi dan aset Fatayat adalah kader-kader yang tangguh, loyal, dan teruji di lapangan. Hujan panas, siang malam, Fatayat tetap hadir melakukan kaderisasi dan pengabdian di seluruh penjuru tanah air,” katanya.

Isu Kekerasan hingga Mental Anak

Staf Khusus Menteri Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Andi Majdah M. Zain, menyoroti tingginya persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengasuhan digital, hingga kesehatan mental generasi muda.

Hadir mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Andi Majdah mengatakan Indonesia membutuhkan kehadiran organisasi perempuan yang mampu menjawab tantangan sosial secara nyata, termasuk dalam isu perlindungan perempuan dan anak.

“Fatayat NU sejak awal menunjukkan bahwa perempuan muslim dapat menjadi ulama, pendidik, penggerak sosial, pendamping masyarakat, penjaga nilai keislaman, sekaligus pemimpin perubahan,” ujar Andi Majdah saat membacakan sambutan Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Ia menuturkan, tantangan yang dihadapi perempuan dan anak saat ini semakin kompleks. Mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan usia anak, perdagangan orang, stunting, hingga persoalan kesehatan mental dan pengasuhan di ruang digital.

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif kader perempuan hingga tingkat akar rumput. Karena itu, Fatayat NU dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis komunitas dan keluarga. “Indonesia membutuhkan perempuan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berani. Bukan hanya terdidik, tetapi peduli. Bukan hanya aktif di organisasi, tetapi mampu menjadi solusi,” lanjutnya.

Andi Majdah juga memaparkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih memprihatinkan. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2024, sebanyak satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.

Sementara itu, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024, satu dari dua anak usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan. Data tersebut, kata dia, menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Ia menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dibutuhkan gotong royong seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan keagamaan seperti Fatayat NU yang memiliki jaringan luas hingga desa dan kelurahan. “Persoalan perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dan kekuatan bersama, termasuk organisasi perempuan seperti Fatayat NU yang telah hadir sampai akar rumput,” katanya.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengapresiasi kiprah kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilai mampu hadir dan berkontribusi di berbagai ruang strategis, baik dalam bidang sosial, pendidikan, pemerintahan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Nasaruddin menyebut kader-kader perempuan NU telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan tidak kalah dengan tokoh-tokoh perempuan di tingkat nasional maupun internasional. Ia menilai kiprah tersebut menjadi bukti bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi bagi umat dan bangsa.

“Saya tidak ingin mengatakan berlebihan, tetapi coba bandingkan, ada tidak tokoh-tokoh perempuan dari organisasi lain yang sehebat kader-kader perempuan Nahdlatul Ulama. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di forum-forum internasional,” ujar Nasaruddin.

Ia menyoroti banyaknya kader perempuan NU yang kini dipercaya menduduki posisi penting di pemerintahan maupun lembaga publik. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari proses panjang kaderisasi dan pengabdian yang dilakukan secara konsisten oleh Fatayat NU dan Muslimat NU.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga menyampaikan bahwa perempuan tidak semestinya merasa rendah diri atau dipinggirkan atas nama agama. Ia menegaskan, relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam dibangun di atas prinsip kesetaraan dan saling melengkapi. “Tidak ada dalil yang bisa digunakan untuk mendiskreditkan perempuan. Semua ayat yang berbicara tentang relasi gender dalam Al-Qur’an menggunakan konsep kesetaraan,” katanya.

Menag menjelaskan, sejumlah tafsir keagamaan yang selama ini dianggap meminggirkan perempuan sesungguhnya lahir dari budaya masyarakat patriarkis pada masa tertentu, bukan berasal dari substansi ajaran Al-Qur’an itu sendiri. Karena itu, ia mendorong kader Fatayat NU untuk memiliki keberanian intelektual dalam memahami teks-teks keagamaan secara lebih adil dan kontekstual.

Ia mencontohkan penafsiran terhadap Surah An-Nisa ayat 34 tentang relasi laki-laki dan perempuan. Menurutnya, Kementerian Agama telah memperbaiki sejumlah terjemahan yang dinilai bias gender agar lebih menekankan hubungan yang bersifat fungsional, bukan struktural. “Dulu diterjemahkan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sekarang kita pahami sebagai pelindung terhadap perempuan. Jadi relasinya fungsional, bukan struktural,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menyebut perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin selama memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan yang memadai. Ia bahkan mengungkapkan pengalaman Kementerian Agama yang kini dipimpin sejumlah rektor perempuan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

Menurutnya, kampus-kampus yang dipimpin perempuan menunjukkan tata kelola yang baik, lingkungan yang tertata, serta minim persoalan administratif maupun penyimpangan. Pengalaman itu, kata dia, memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan mampu menghadirkan tata kelola yang efektif dan humanis. “Perempuan jangan merasa berdosa ketika memimpin. Kalau punya kapasitas dan kemampuan, maka tidak ada masalah perempuan menjadi pemimpin,” tegas Nasaruddin.

Adapun acara Harlah ke-76 Fatayat NU turut dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Pembina PP Fatayat NU Maria Ulfa Anshor, Ida Fauziah, Anggia Ermarini, dan Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman, perwakilan keluarga almarhumah Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, Abdullah Mas’ud, Bendahara Umum PP Fatayat NU Wilda Tusururoh, jajaran Pengurus Pusat Fatayat NU, serta ribuan kader Fatayat NU dari DKI Jakarta, Tangerang Raya, Bogor, Bekasi, Depok, Banten, dan Jawa Barat dengan total sekitar 3.000 peserta.