"Memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang (menter) kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud (akan diresuffle), nanti kita akan lihat seperti apa demikian," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
Wakil Ketua DPR RI ini memastikan Presiden Prabowo bakal memberikan tindakan terhadap para menteri tersebut. Hanya, Dasco enggan menyebutkan apakah para menteri yang tidak seirama itu bakal kena reshuffle.
"Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas. Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi," ucapnya.
Isu reshuffle mulai mencuat ketika Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada jajaran menteri dan kepala lembaga yang tidak bekerja dengan benar.
"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan (reshuffle),” kata Presiden Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2) malam.
“Saya tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak,” tegas Probowo.
Rapor Merah
Jika reshuffle berbasis kinerja, terdapat sejumlah menteri yang punya nilai rapor merah versi Center of Economic and Law Studies (Celios). Celios merupakan lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Baru-baru ini Celios merilis hasil survei bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran”.
Berbeda dengan studi evaluasi kinerja pemerintah pada umumnya yang menggunakan masyarakat sebagai responden, studi Celios menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli.
Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.
Para jurnalis dipilih karena memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
Lima indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta kemunikasi kebijakan.
Studi Celios mengungkapkan bahwa beberapa menteri yang memperoleh penilaian terendah dalam hal kinerja, di antaranya Natalius Pigai (Menteri HAM), Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi), Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan).
Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, juga mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja menteri-menteri terkait pola komunikasi dan memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
"Banyak menteri yang bermanuver sendiri, sekadar melontarkan ide tapi tidak memahami regulasi. Sampai saat ini, bahkan masih ada kementerian yang belum juga melantik pejabat eselonnya dan sebagian menteri sibuk sendiri dan tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal kementerian," tandasnya.
