MK Soroti Sikap Timnas AMIN yang Tidak Ajukan Keberatan saat Penetapan Prabowo-Gibran

"Setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon," ujarnya. 

Hakim MK Arief Hidayat kemudian menyoroti hasil keputusan DKPP terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPU. Menurutnya penjatuhan sanksi berupa peringatan keras terakhir bukan ranah pihaknya, hal ini yang menjadi dasar MK tak dapat membatalkan hasil verifikasi pasangan Prabowo dan Gibran.

Arief Hidayat menegaskan, DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. 

"Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas," pungkas dia.