Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara/HO-Timnas AMIN)
JAKARTA, (ERAKINI) - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) RI nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tersebut akan setop atau menghentikan penerapan Platform Merdeka Mengajar (PMM) jika menang dalam Pilpres 2024.
Paslon AMIN, kata Indra, tidak hanya sebatas peduli terhadap peningkatan gaji dan kejelasan status kepegawaian dari para guru, tetapi juga berkomitmen untuk mengurangi beban administrasi guru menjadi maksimal 10 persen dari jam kerja sehari-hari.
"Kalau kami, model seperti PMM akan kami setop, karena itu tidak efektif dan justru malah membuat para guru menjadi terbebani," kata Indra di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, beban administrasi guru selama ini dinilai sangat membebani guru dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga cukup mengganggu konsentrasi untuk fokus melakukan kegiatan belajar mengajar dengan para murid.
"Kami akan mengurangi beban administrasi guru, sehingga guru fokusnya bukan menjadi birokrat, tetapi menjadi pendidik. Jadi itu salah satu perubahan yang akan kami lakukan," kata Indra yang juga politisi Partai Nasdem itu.
Sementara itu, berdasarkan laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan Pelajar Pancasila yang memiliki fitur Belajar, Mengajar, dan Berkarya.
PMM menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Dalam fitur Mengajar, ada fitur Perangkat Ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan guna mengembangkan diri, serta tersedia lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka.
Salah satu fitur seperti asesmen murid yang dikembangkan, dapat membantu guru dan tenaga kependidikan melakukan analisis diagnostik terkait kemampuan peserta didik dalam literasi dan numerasi dengan cepat, sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (ant)
