Menteri Hukum Ungkap Paulus Tannos Sempat Ajukan Pindah Warga Negara, Tapi Tak Penuhi Syarat

Terkait hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa Paulus Tannos masih berstatus sebagai WNI. Menurutnya, tersangka sempat mengajukan permohonan untuk pindah kewarganegaraan, namun gagal karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

"Yang bersangkutan ada dua kali ingin mengajukan melepas kewarganegaraan, tetapi yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," ujar Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Supratman menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal, seseorang tidak bisa secara otomatis melepaskan kewarganegaraannya. Walaupun diketahui Paulus Tannos saat ini memiliki paspor dari negara lain, proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia memerlukan prosedur yang tidak bisa dilakukan begitu saja.

Menteri Hukum juga mengungkapkan bahwa hingga tahun 2018, paspor yang dimiliki oleh Paulus Tannos masih tercatat atas nama Tjhin Thian Po. Paulus juga sempat melakukan perubahan nama tersebut sebanyak dua kali.

Terkait pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia, Supratman menambahkan bahwa proses ekstradisi sedang berlangsung. "Untuk pemulangan Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia masih dalam proses. Pengajuan ekstradisi terhadap Paulus Tannos paling lama dilakukan 45 hari," jelas Supratman.

Sebagai informasi, Paulus Tannos merupakan salah satu buronan utama kasus korupsi proyek e-KTP. Usai terlibata kasus tersebut, dia berada di luar negeri dan menjadi sasaran pengejaran aparat hukum Indonesia.