8 Gebrakan Sudaryono 2 Minggu Pimpin BGN: Copot 137 Kepala SPPG, Suspend 833 Dapur, hingga Perkuat Edukasi Gizi

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada Rabu (22/7/2026).

Sejak itu, ia bergerak cepat membenahi program BGN. Sudaryono menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola program MBG, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi agar program MBG berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dari situ ia mulai fokus pada pembenahan tata kelola program MBG, mulai dari pengawasan pelaksanaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan, hingga memastikan seluruh proses penyelenggaraan memenuhi standar keamanan pangan dan akuntabilitas.

Langkah paling mencolok adalah pencopotan 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Menurut Sudaryono, pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melanggar disiplin, terlibat penyimpangan, atau memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan standar operasional Program MBG.

Berikut gebrakan Sudaryono dalam dua minggu memimpin BGN, dirangkum Erakini, Selasa (4/8/2026):  

1. Mencopot 137 Kepala SPPG
Sudaryono mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG. Sebanyak 137 Kepala SPPG di berbagai daerah di Indonesia dicopot dari jabatannya.

"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah, termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,"  kata Sudaryono usai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin (3/8/2026).

Pencopotan terhadap kepala SPPG karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak kasus yang bertentangan dengan standar operasional dan integritas pelaksanaan Program MBG.

2. Terapkan Zero Tolerance
Sudaryono memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap keracunan makanan, korupsi, maupun penyalahgunaan anggaran.
Sudaryono mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola MBG dengan menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran serta menangguhkan operasional ratusan SPPG yang tidak memenuhi standar.

BGN kini menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pegawai internal maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG.

“Hari ini kami mengumumkan langkah-langkah pembenahan yang telah kami lakukan. Kami menangguhkan 261 pegawai non-ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, memproses sembilan kasus pelanggaran berat yang melibatkan ASN dan PPPK, serta memberikan sanksi administratif terhadap 39 kasus pelanggaran ringan,” ujarnya, Senin (27/7/2026).

3. Suspend 833 Dapur MBG
Selain penindakan terhadap sumber daya manusia, Sudaryono juga menangguhkan operasional 833 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 SPPG berada di Wilayah I (Sumatera), 311 SPPG di Wilayah II (Jawa dan Madura), dan 424 SPPG di Wilayah III.

Penangguhan dilakukan karena berbagai temuan, antara lain tidak terpenuhinya standar kebersihan dan sanitasi, kualitas makanan yang tidak sesuai ketentuan, hingga fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi persyaratan.

“SPPG yang ditangguhkan benar-benar dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sebelumnya, dapur yang ditangguhkan tidak lagi menerima pembayaran. Ini adalah bentuk ketegasan kami dalam menjaga kualitas Program MBG,” tegasnya.

4. Tertibkan Rekening VA dan Ganda
BGN  melakukan penyisiran menyeluruh terhadap ribuan rekening virtual account (VA) yang digunakan oleh SPPG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, lebih dari Rp311 miliar telah dikembalikan oleh BGN ke kas negara.

“Dalam proses pemeriksaan, kami menemukan semacam anomali pada rekening virtual account SPPG. Setelah kami verifikasi satu per satu, maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya double atau rekeningnya dapurnya tidak ada, atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak Rp311.246.295.184 dari sisiran kami, hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur,” ujar Sudaryono,  Jumat (31/7/2026).

Dana tersebut telah dikembalikan melalui sejumlah bank penyalur sebagai bagian dari langkah korektif untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran program MBG. Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi masih terus dilakukan dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

5. Bangun Sistem Transparansi Digital
BGN memperkuat tata kelola MBG melalui pengembangan sistem transparansi digital yang bisa memantau pelaksanaan program secara langsung. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun layanan publik yang semakin terbuka, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya orang tua peserta didik.  

Sudaryono menyampaikan bahwa BGN tengah menyiapkan ekosistem digital yang mengintegrasikan informasi mengenai pelaksanaan MBG, mulai dari sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan, hingga satuan pelayanan yang menyiapkan makanan tersebut. Sistem ini diharapkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat oleh masyarakat.

"Orang tua nantinya dapat mengetahui sekolah mana yang menerima layanan, menu apa yang disajikan setiap hari, makanan tersebut dimasak di dapur mana, hingga siapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian dari upaya kami membangun tata kelola yang lebih baik," ujarnya.

Melalui portal ini, masyarakat cukup masuk ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan Program MBG. Selain informasi menu harian, portal tersebut juga akan menampilkan lokasi SPPG yang melayani sekolah, identitas Kepala SPPG, serta cakupan layanan yang diberikan kepada peserta didik.

6. Kembangkan Dashboard Publik
Selain menghadirkan portal bagi orang tua, BGN juga mengembangkan dashboard publik yang menampilkan informasi pelaksanaan program MBG secara lebih luas. Dashboard tersebut akan memuat data jumlah SPPG yang beroperasi, persebarannya di berbagai daerah, sekolah yang dilayani, hingga perkembangan pelaksanaan program secara nasional. 

Kehadiran dashboard ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh data mengenai implementasi Program MBG.

Sudaryono menegaskan, keterbukaan informasi bukan hanya bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan bersama agar kualitas layanan program MBG terus terjaga. Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional memerlukan partisipasi berbagai pihak untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Kami ingin mengubah sistem yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual menjadi sistem digital yang lebih mudah, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi bertanya secara manual karena seluruh informasi dapat diakses melalui sistem," katanya.

7. Sediakan Portal Pengaduan
BGN tengah menyiapkan portal pengaduan bagi mitra dan Kepala SPPG sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola MBG. Portal tersebut akan menjadi saluran resmi bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program untuk menyampaikan berbagai kendala operasional secara cepat, transparan, dan objektif.

"Lami tentu saja ingin juga membuka portal ya, semacam portal pengaduan, insya Allah nih kalau bisa 1-2 hari ini bisa jalan portal pengaduan bagi mitra, sehingga mitra itu bisa cerita misalnya apakah ada perlakuan tidak adil, atau ada konflik dengan yayasan kah, atau konflik dengan kepala dapurnya kah, dan lain-lain kita bisa juga bisa dapat inputan,” kata Sudaryono, Senin (3/8/2026).

Selain menjadi sarana bagi mitra, portal pengaduan juga disiapkan secara khusus untuk Kepala SPPG. Melalui kanal tersebut, Kepala SPPG dapat melaporkan berbagai kendala yang memengaruhi penerapan standar keamanan pangan dan higiene di dapur, termasuk apabila fasilitas yang tersedia belum memenuhi standar operasional.

Menurut Mas Dar, kehadiran portal pengaduan bukan semata-mata untuk memperketat pengawasan, melainkan menjadi instrumen perbaikan tata kelola yang memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan permasalahan sekaligus mencari solusi bersama.

8. Perkuat Edukasi Gizi di Sekolah 
BGN terus memperkuat implementasi MBG sebagai bagian dari upaya membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Selain memastikan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, BGN juga akan memperluas fungsi program melalui penguatan edukasi gizi di lingkungan sekolah. 

BGN tengah menyiapkan penguatan materi edukasi yang akan melengkapi pelaksanaan MBG di sekolah, sehingga peserta didik tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai manfaat setiap jenis pangan yang mereka konsumsi.

"Kami akan menambahkan modul edukasi sehingga anak-anak mengetahui mengapa mereka harus mengonsumsi sayuran, buah, protein, dan makanan bergizi lainnya. Kami ingin mereka memahami manfaatnya, bukan sekadar memakannya," jelas Sudaryono.

Sudaryono menilai, pendidikan mengenai gizi perlu diberikan sejak usia dini karena kebiasaan makan yang terbentuk pada masa anak-anak akan memengaruhi pola hidup hingga dewasa. Oleh sebab itu, program MBG diharapkan menjadi pintu masuk dalam membangun budaya konsumsi pangan bergizi di lingkungan sekolah maupun keluarga.