Pramono Resmi Putuskan Pajak 5% untuk Kendaraan Pribadi, Angkutan Umum 2,5%
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 % untuk kendaraan pribadi dan 2,5 persen untuk kendaraan umum.
Keputusan ini diumumkan langsung Pramono usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar Pemprov Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).
“Kami memberikan relaksasi dari tarif maksimal yang diatur pemerintah pusat sebesar 10 persen. Kini untuk kendaraan pribadi kami tetapkan sebesar lima persen, dan kendaraan umum sebesar 2,5 persen,” kata Pramono.
Dia menjelaskan, selama lebih dari satu dekade terakhir, tarif PBBKB di Jakarta berada di angka maksimal 10 persen dan dipungut oleh Pertamina. Padahal, berdasarkan undang-undang baru, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif tersebut.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan, keputusan inu akan segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub). Pramono menjamin perubahan tarif tidak akan terlalu terasa bagi masyarakat, kecuali bagi warga Jakarta sendiri.
"Sebenarnya kalau nanti dilihat di SPBU, perubahan itu nggak akan kerasa kecuali warga Jakarta. Karena selama ini memang mereka dipungut 10 persen," tuturnya.
Jauh sebelum itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan regulasi terkait pajak daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam aturan itu, salah satu aspek pajak yang mengalami penyesuaian adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor serta alat berat.
Adapun pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pungutan pajak atas distribusi bahan bakar dari penyedia kepada pengguna akhir.
"Pajak ini mencakup seluruh jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Senin (24/3/2025) lalu.
Sementara itu, objek pajak BBM meliputi setiap transaksi penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia bahan bakar, seperti:
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- Produsen bahan bakar
- Importir
- Penyedia bahan bakar yang menggunakan bahan bakarnya sendiri

















