Forum Jakarta Nahdliyin Serahkan Amicus Curiae untuk Gus Yaqut ke PN Jakarta Pusat

Seperti disampaikan Ketua Forum Jakarta Nahdliyin Masykur Isnan, amicus curiae ini diharapkan bisa sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ke depan. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendukung proses persidangan dan menghadirkan putusan yang adil serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

"Kami berharap ikhtiar ini dapat membantu dalam proses persidangan dan memberikan keputusan yang adil demi kemaslahatan kita bersama," kata Masykur Isnan dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 Kementerian Agama (Kemenag) ini kini sudah masuk tahap proses persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi, dengan sejumlah terdakwa, salah satunya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Gus Yaqut didakawa korupsi dan merugikan uang negara akibat kebijakan pembagian kuota tambahan 50 : 50. Tapi dalam fakta persidangan tidak ada satupun saksi yang menyebut ada aliran dana ke Gus Yaqut dalam percepatan fee kuota haji khusus.

Salah satu saksi yang dihadirkan KPK adalah Ahmad Taufik, Direktur PT Anugerah Citra Mulia selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pada persidangan Kamis 1 Oktober 2026. Dalam kesaksiannya ia membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bahwa ia pernah menyebut ada aliran fee ke Gus Yaqut.

Awalnya, jaksa membacakan bagian BAP Ahmad Taufik yang berkaitan dengan Amaludin Wahab selaku Ketua Koperasi Amphuri. Dalam BAP itu disebutkan bahwa Amaludin menyerahkan uang fee percepatan tambahan haji khusus kepada Gus Yaqut yang saat itu menjabat Menteri Agama. Namun, Ahmad Taufik membantah keterangan tersebut dan mencabut keterangannya dalam BAP.

Persidangan dua hari sebelumnya, Selasa 29 September 2026, saksi Zaenal Abidin juga mengatakan hal serupa. Dalam persidangan juga terungkap fakta kalau Gus Yaqut terbukti tidak tahu menahu soal uang untuk Pansus Haji DPR RI. Menjawab pertanyaan JPU, Zaenal Abidin menyatakan tidak pernah menerima perintah dari Gus Yaqut terkait uang yang disebut-sebut diperuntukkan bagi anggota pansus haji.

Terkait keterangan para saksi, Kuasa Hukum Yaqut Mellisa Anggraini mengatakan dari 432 Saksi yang diperiksa dalam berkas dakwaan, tidak ada satu pun yang menyatakan atau mengaku memberikan fee maupun aliran uang kuota haji secara langsung kepada Gus Yaqut.  

Bahkan dalam persidangan, ketika Mellisa mengkonfirmasi istilah "bos" atau dugaan Arahan biaya yang sempat dilontarkan saksi, ternyata fakta pernikahan menunjukkan hal itu tidak Merujuk maupun mengalir ke Gus Yaqut.  

Saksi yang sempat menyebut nama Yaqut dalam BAP awal juga telah melakukan klarifikasi dan pencabutan keterangan. Aliran fee atau penerimaan uang justru mengarah ke pihak-pihak lain, termasuk oknum pejabat ASN Internal Kemenag serta pihak asosiasi atau biro travel, dan "bukan milik atau mengalir ke Gus Yaqut," tegasnya.