Rapat Pleno KPU: NTB Kirim 11 Caleg DPR RI ke Senayan

Posisi kelima ditempati Partai Amanat Nasional (PAN) dengan meraih 161.985 suara. Suara calon tertinggi diraih  Muazzim Akbar sebanyak 48.827 suara.

Selanjutnya di peringkat keenam ada Partai Demokrat dengan 163.985 suara, dan calon peraih suara terbanyak, yakni Nanang Samoedra 60.366 suara.

Selanjutnya di posisi ketujuh diraih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 160.183, dan suara calon terbanyak ditempati Lalu Hadrian Irfani dengan 71.941 suara.

Di peringkat delapan ditempati Partai NasDem dengan suara 147.062, dan suara calon terbanyak yakni Faozan Khalid 59.569 suara.

Sementara itu, untuk Dapil NTB I Pulau Sumbawa, posisi pertama diraih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 194.944 suara, dan caleg suara terbanyak yakni Magdalena dengan 173.144 suara.

Di posisi kedua diperoleh Partai Nasdem dengan jumlah suara 100.792. Suara calon terbanyak diraih Mori Hanafi dengan 67.727 suara.

Di tempat ketiga diraih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 97.096 suara, dan peraih suara terbanyak calon yakni Johan Rosihan dengan 65.445 suara.

Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid mengatakan rapat pleno KPU NTB sudah berakhir. Selanjutnya hasil dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi akan dibawa ke KPU pusat dalam rapat pleno tingkat nasional.

"Hasil dari rapat pleno ini kami sudah tetapkan dengan SK Nomor 32 tahun 2024. Sedangkan untuk hasil pemilu Pilpres, DPR RI, dan DPD RI itu menjadi kewenangan KPU RI. Tentu dalam beberapa hari ke depan akan kami sampaikan laporan. Kemudian menunggu jadwal proses rapat pleno terbuka di KPU RI," ujarnya di Mataram, Selasa (12/3/2024), dilansir Antara.

Terkait penetapan kursi, kata dia, biasanya setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU RI. Namun dalam rentan itu ada waktu tiga hari bagi peserta pemilu ataupun parpol untuk mengajukan komplain atau sering sebut Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentu penetapan hasil kursi itu juga ditentukan hasil dari MK. Kalau tidak ada PHPU di NTB maka KPU NTB dan kabupaten dan kota dapat menetapkan perolehan kursi bagi peserta pemilu," tukasnya.