Soal Pansus Angket Haji DPR, Dirjen PHU Kemenag: Kita Akan Jawab dengan Data dan Dokumen

"Insya Allah Kemenag akan mengikuti prosesnya dengan sebaiknya-sebaiknya," ujar Hilman Latief kepada wartawan saat Coffee Morning Sukses Haji 2024, di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Hilman mengatakan, hingga kini Kemenag belum mendapatkan surat resmi dari Pansus Angket Haji DPR RI terkait informasi yang dibutuhkan.

Tapi, Hilman memastikan Kemenag akan mengikuti seluruh proses Pansus. Kemenag siap menyampaikan data dan dokumen-dokumen terkait kebijakan dan pelaksanaan haji 2024.

"Kemenag akan menyiapkan data dan berbagai dokumen sesuai dengan kebutuhan Pansus. Tapi hingga kini kita belum menerima surat resmi apa yang perlu dipersiapkan," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan haji 2024 sejauh ini berjalan lancar. Namun evaluasi secara menyeluruh belum dilakukan, karena proses pemulangan jemaah masih berlangsung.

Penyelenggaraan haji di Tanah Air juga berjalan lancar, walaupun ditemukan keterlambatan penerbangan yang disebabkan masalah teknis di internal maskapai.

Kata dia, berbagai temuan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI merupakan persoalan lumrah yang terjadi di Makkah. Sebab, kendala di lapangan memang cukup kompleks.

"Cukup komplek di lapangan karena petugas menerima ribuan orang setiap hari. Kalau ada yang terlambat (berangkat dari Tanah Air) dampaknya ke hotel, makan, dan sebagainya. Tapi semua bisa diatasi dengan baik oleh petugas dan mitra kita," bebernya.

Hilman juga memastikan konsumsi bagi jemaah sudah sesuai dengan desain yang disampaikan kepada vendor. Kalaupun terjadi kekurangan di lapangan, dapat diatasi dengan responsif.

Inovasi aplikasi Kawal Haji yang diluncurkan Kemenag tahun ini dapat mempercepat penanganan aduan jemaah. Aplikasi Kawal Haji bisa diakses oleh seluruh jemaah Indonesia. Dalam aplikasi itu jemaah bisa langsung menyampaikan keluhan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Terkait tenda yang melebihi kapasitas saat puncak haji di Arafah, Hilman mengakui kondisi tersebut. Tapi, lagi-lagi, hal ini bukan semata karena kesalahan dari Pemerintah Indonesia. Sebab, kondisi wilayah di Mina maupun Arafah memang tidak berubah, sementara jumlah jemaah Indonesia setiap tahun terus bertambah.

"Memang ada beberapa tenda yang kapasitasnya tidak sesuai, tapi langsung kita intervensi dan tangani. Kalau padatnya, dari dulu sudah padat. Tidur berjejer kayak ikan, dari zaman nabi sudah begitu. Tapi jejerannya rapat. Kalau padatnya tidak bisa dihilangkan, kecuali kuota dikurangi," tukasnya.

Begitu juga persoalan toilet yang membuat jemaah mengantre berjam-jam. Lagi-lagi hal ini karena keterbatasan toilet yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah.

"Kepadatan di jemaah khusus juga padat. Bukan hanya maktab 1 tapi semua, karena hampir 2 juta orang ngumpul secara bersamaan," jelasnya.

Soal AC yang tidak berfungsi, Hilman juga menyatakan sudah ditangani dengan cepat. "Kalau ada keluhan di Aplikasi Kawal Haji kita langsung datangi dan cek di lokasi, lalu ditandai. Setelah itu langsung koordinasi dengan Kerajaan Aran Saudi," pungkasnya.