BREAKING NEWS: Mahfud Nyatakan Segera Mundur dari Jabatan Menko Polhukam!
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Hal ini disampaikan Mahfud saat menghadiri acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).
Mahfud mengamini apa yang disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyatakan sebaiknya Mahfud mundur dari jabatan Menko Polhukam. Mahfud dengan tegas akan mundur dari kabinet Jokowi dalam waktu dekat ini.
"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik,” ujarnya.
Mahfud lantas menyampaikan alasannya belum mundur dari jabatan menteri. Menurut dia, hal ini karena tidak ada larangan dan aturan yang mengharuskannya mundur. Lebih dari itu, Mahfud mengatakan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilpres 2024.
Dalam forum itu, Mahfud kembali menegaskan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk masa jabatan 2019-2024.
"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bicara soal conflict of interest atau konflik kepentingan terhadap cawapresnya, Mahfud MD yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Ganjar mengatakan potensi itu sedang ia waspadai bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Ganjar mengaku telah berdiskusi dengan Mahfud MD perihal hal tersebut. Dia bahkan menyarankan agar Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam RI.
"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar Pranowo di Ponpes Manba'ul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar Pranowo lalu menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Dia menilai, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
"Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," tuturnya.

















