Presiden KSPI Said Iqbal Ungkap Alasan Majukan Aksi May Day 2026 ke Pertengahan April

“Isunya dari sahkan RUU Ketenagakerjaan sampai stop PHK akibat perang,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Meski demikian, ia memastikan bahwa aksi tersebut akan berlangsung secara tertib, damai, konstitusional, dan tanpa tindakan anarkis. Menurut dia, aksi itu merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.

Iqbal mengungkapkan, organisasi buruh lain di bawah kepemimpinannya, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, juga akan turut serta dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 16 April 2026.

Ia menyebut, aksi tersebut akan dihadiri ratusan ribu buruh dan menjadi momentum konsolidasi menjelang puncak peringatan May Day pada 1 Mei.

“Aksi ini menjadi momentum konsolidasi menuju puncak May Day,” kata dia.

Selain mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan penghentian PHK, KSPI juga menyoroti kebijakan perpajakan terhadap tunjangan hari raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT), dan dana pensiun.

Iqbal menilai, ketiga komponen tersebut seharusnya tidak dikenakan pajak karena bukan merupakan penghasilan baru, melainkan hak pekerja untuk memenuhi kebutuhan, terutama saat hari raya.

“THR itu untuk kebutuhan hari raya. Sudah habis untuk transportasi dan konsumsi, masa masih dipajaki? JHT dan pensiun itu tabungan buruh, bukan penghasilan baru,” ujarnya.

Menurut dia, penghapusan pajak pada sektor tersebut dapat dikompensasi melalui peningkatan penerimaan dari pajak konsumsi, seiring meningkatnya daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden Partai Buruh itu juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Iqbal mengingatkan, DPR sebelumnya menjanjikan pengesahan RUU tersebut dalam waktu tiga bulan kerja. Namun, hingga kini hampir satu tahun berlalu tanpa kejelasan.

“Pekerja rumah tangga adalah kelompok paling rentan. Mereka butuh perlindungan hukum sekarang, bukan janji,” tuturnya.