Direktur PTKI: Moderasi Beragama Harus Jadi Religious Calling, Bukan Sebatas Program

Hal ini sebagai respons terhadap suara-suara yang menyebut bahwa program Moderasi Beragama akan berakhir ketika berganti kepemimpinan di Kementerian Agama.

Ketika upaya positif ini dijadikan hanya sebagai program semata, kata dia, maka bisa jadi Moderasi Beragama akan berakhir ketika sudah sampai pada posisi timeline-nya

"Jika Moderasi Beragama dijadikan sebagai religious calling (panggilan keagamaan) maka akan tetap di hati," kata Ahmad Zainul Hamdi pada workshop Penguatan Sindikasi Media yang diselenggarakan oleh Pusat Moderasi Beragama UIN Raden Intan Lampung di Hotel Emersia Bandarlampung, Kamis (28/9/2023) malam.

"Pertaruhannya tinggal berkeagamaan yang moderat rahmatan lil alamin ini ada di dada kita atau tidak?" tanya Ahmad Inung, sapaan akrabnya. 

Sehebat apapun pendidikan dan pelatihan, lanjut dia, pasti dibatasi oleh waktu dan juga anggaran dana. Sehingga, yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana menjadikan Moderasi Beragama sebagai panggilan hati yang bisa merebut hati publik. Jika sudah dari dalam hati, maka itulah yang akan menjadikan sesuatu abadi.

Untuk memaksimalkan serta merebut kepala dan hati publik tentang Moderasi Beragama dan penguatan Islam yang ramah, maka menurutnya narasi-narasi positif harus terus ditulis dan diproduksi secara masif dan terstruktur. 

"Tulisan menjadi cara untuk menuju keabadian seperti kata bijak Pramoedya Ananta Toer 'menulis adalah bekerja untuk keabadian'," ungkap Ahmad Inung. 

Menurut Ahmad Inung, Kementerian Agama sebagai kementerian vertikal dengan jaringan dan sumber daya manusia yang besar sangat mampu untuk menjadikan agama sebagai solusi dalam kehidupan, bukan malah menjadi persoalan. 

Ia menyebut dengan SDM yang ada ini, mestinya berbagai kontra narasi bisa secara masif diproduksi oleh Kementerian Agama untuk 'menenggelamkan' narasi negatif yang tersebar terkait agama.

Ahmad Inung mencontohkan bagaimana belum maksimalnya SDM yang ada untuk ikut peduli 'memengaruhi' opini publik tentang berbagai hal seperti insiden haji 2023 di Muzdalifah, polemik adzan, serta hal-hal lain terkait institusi.

"Ketika hal ini viral di media sosial, maka dengan kekuatan yang ada, Kemenag seharusnya bisa dengan mudah mengatasinya. Tapi Where are you guys?" katanya kepada 17 perwakilan pengelola media Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Se-Sumatera dan Banten.

Sehingga, menurutnya, sindikasi media menjadi kerja strategis untuk merebut ruang publik guna menguatkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo mengatakan perlunya perubahan cara komunikasi di Kementerian Agama sehingga bisa dengan baik menangani permasalahan yang berkembang di media sosial. 

Ia pun menilai, Kemenag sebagai lembaga vertikal dengan kekuatan SDM yang masif masih cenderung pasif dalam menyikapi isu keagamaan.

"Para intelektual tersebar di mana-mana. Tingkat keilmuannya pun tidak perlu diragukan, khususnya mereka yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jika ada kesadaran kolektif dalam memproduksi narasi-narasi positif, maka pasti akan bisa menampakkan Islam yang ramah bukan Islam marah," ungkap pria yang akrab disapa Bowo ini. 

Menurut Bowo, perguruan tinggi keagamaan baik yang negeri maupun swasta harus ikut 'bunyi' dengan bentuk kontra narasi ketika ada konten yang menjelekkan dan mempertentangkan antarumat sehingga bisa memicu konflik ketidakharmonisan.

Terlebih, kata dia, banyak pihak di era digital berbasis media sosial saat ini yang memiliki motif keuntungan pribadi atau kelompok dengan 'menunggangi' hal yang sedang viral dan menjadi atensi publik.

"Kalau dulu 'tuhannya' media cetak adalah oplah. Namun media online saat ini 'tuhannya' adalah traffic," ungkap Bowo. 

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin mengungkapkan terima kasih atas dipercayanya Lampung sebagai lokasi kegiatan penguatan Sindikasi Media oleh Direktorat PTKI ini.

Menurutnya, sindikasi media ini menjadi hal yang strategis dalam memperkuat dan menyosialisasikan moderasi beragama karena perlu upaya masif dalam mensosialisasikannya.

Jokowi Terbitkan Perpres Penguatan Moderasi Beragama

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada tanggal 25 September 2023 sebagai sebuah keseriusan dalam melanjutkan program moderasi beragama. 

Disebutkan dalam perpres tersebut bahwa penguatan diperlukan karena moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Penguatan moderasi beragama tersebut, memerlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

“Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama,” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Penguatan moderasi beragama diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif dan berkelanjutan.