JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Pengurus Besar Nahdltul Ulama (PBNU) Prof Rumadi Ahmad menanggapi pernyataan akademisi sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama, Nadirsyah Hosen, terkait dinamika internal yang belakangan mencuat di tubuh PBNU. Rumadi menyebut argumentasi yang disampaikan Nadirsyah tidak tepat dan justru berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai mekanisme organisasi NU.
Prof Rumadi mengatakan, ia membaca pemberitaan yang memuat sikap Nadirsyah Hosen yang menyatakan berada dalam barisan Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam yang sebelumnya disebut-sebut menyetujui pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
“Saya tidak ada soal dengan pilihan posisinya. Itu hak beliau. Tapi saya terganggu dengan argumentasinya,” ujar Rumadi di akun facebooknya seperti dilihat Selasa (9/12/2025).
Menurut Rumadi, Nadirsyah keliru ketika menyebut NU sebagai organisasi ulama tidak boleh digeser menjadi organisasi teknokratis yang hanya berpegang pada AD/ART. Dalam pernyataannya, Nadirsyah mengatakan, “NU ini kan Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatul prosedur AD/ART.”
Rumadi menilai pernyataan tersebut kontradiktif, terutama mengingat latar belakang Nadirsyah sebagai akademisi hukum tata negara yang mengajar di universitas internasional.
“Terus terang saya tidak bisa memahami argumentasinya ini. Saya hanya bisa memahami ini pikiran orang bingung. Asal bicara sesuai kepentingan pragmatisnya,” kata Rumadi.
Ia menilai pola argumentasi seperti itu tidak hanya muncul dari Nadirsyah, tetapi juga dari pihak-pihak lain yang mendukung upaya pemakzulan terhadap Gus Yahya.
Rumadi menilai para pendukung pemberhentian Gus Yahya beberapa kali berganti argumentasi. Pada awalnya, kata dia, isu-isu yang diangkat berupa tudingan bernada hiperbolik, seperti dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pembubaran NU, hingga informasi yang dikaitkan dengan PPATK dan isu zionisme.
“Tapi semua tuduhan itu dapat dibantah,” kata Rumadi.
Setelah itu, menurut dia, isu bergeser menjadi perdebatan seputar AD/ART, termasuk klaim bahwa Syuriah merupakan lembaga tertinggi yang dapat mengambil keputusan apa pun.
Rumadi menilai argumentasi tersebut juga tidak tepat. Ia menegaskan Syuriah memang lembaga tertinggi dalam struktur NU, tetapi kewenangannya tetap dibatasi oleh aturan organisasi.
“Syuriah dan Rais Aam bukan raja yang kekuasaannya tanpa batas. Ada kewenangan atributif yang harus dihormati. Tidak boleh melampaui batas. Itulah asas berorganisasi,” ujarnya.
LegitimasiOtoritarianisme
Rumadi menyebut kini muncul argumentasi baru yang mengabaikan pentingnya AD/ART dan menonjolkan wibawa Syuriah serta Rais Aam sebagai dasar bertindak.
“Kalau AD/ART tidak penting, ya tidak usah bicara organisasi. Tidak usah bicara jam’iyah,” kata Rumadi.
Ia menilai pandangan tersebut justru mendorong munculnya pola pikir otoritarian dalam organisasi.
“Pendapat Nadir ini sebenarnya sedang melegitimasi otoritarianisme. Dia sedang bingung bagaimana membela langkah yang melanggar aturan dengan dalih keahlian akademiknya,” kata Rumadi.
