Dinilai Lucu! Feri Amsari dan Mahfud MD Tegas Tolak Gubernur Kembali Dipilih DPRD

"Apa yang disampaikan Presiden itu banyak yang lucu sekaligus tak tepat. Ada beberapa elemen yang saya cermati," ujar Feri dalam video yang diunggah di media sosial, yang dilihat oleh erakini, Rabu (25/12/2024).

Feri mengkritisi usulan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mendorong pemilihan gubernur melalui DPRD, dan menyatakan bahwa Bahlil tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada. "Pak Bahlil bukan tugasnya untuk menilai kepemiluan atau pilkada, jadi mengapa Presiden mengutipnya?" tutur Feri.

Feri juga menanggapi alasan Prabowo yang menyebut tingginya biaya Pilkada sebagai alasan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Menurut Feri, tingginya biaya Pilkada lebih disebabkan oleh para kandidat yang harus merangkul banyak partai politik, bukan oleh rakyat.

"Solusi yang diusulkan Presiden malah akan menghukum rakyat dengan mengurangi hak pilih mereka," katanya.

Lebih lanjut, Feri menjelaskan bahwa evaluasi terhadap Pilkada seharusnya bertujuan untuk menemukan permasalahan yang ada, bukan langsung menyimpulkan solusi.

"Jika biaya tinggi menjadi masalah, maka harus ada pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk menanggulangi politik uang yang turut berkontribusi pada tingginya biaya Pilkada," ujar Feri.

Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mahfud mengingatkan bahwa sistem tersebut pernah diterapkan sebelum Reformasi, namun menyebabkan praktik curang dan mahal.

"Saudara masih ingat, sejak tahun 1999, di mana pemilu belum serentak dan Pilkada belum serentak, lewat DPRD, itu jelas di situ jual beli kursi agar orang bisa dapat dukungan," kata Mahfud dalam sebuah diskusi, Senin (23/12/2024) malam.

Mahfud menjelaskan bahwa pada masa itu, untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah, seseorang tidak hanya perlu dukungan partai politik, tetapi juga dukungan dari anggota dewan, yang memunculkan praktik jual beli suara di DPRD.

Penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD semakin menguat, dengan banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem tersebut justru akan merugikan demokrasi dan mengurangi hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.