Komnas Haji Tegaskan Tak Ada Aturan yang Dilanggar Kemenag Soal Kuota Jemaah

Ia menjelaskan, merujuk pada pasal 8, 9 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ada 2 jenis kuota haji yang dimiliki Indonesia sebagai bagian dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. 

Pertama, kata Mustolih, kuota haji asal yang berjumlah 221.000 jemaah di tahun 2024. Jumlah tersebut meliputi 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. Kedua, lanjutnya, kuota tambahan, sebagai hasil pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi. Adapun jumlah kuota tambahan tahun 2024 sebanyak 20 ribu jemaah. 

“Nah ini yang disebut kuota tambahan, yang kemudian oleh Kemenag dibagi secara setengah-setengah. Kalau kita lihat konstruksi pasal 8, 9 UU Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah tadi, UU nomor 8 tahun 2019, sebenarnya kuota tambahan memang wewenangnya Menteri Agama,” ujar Mustolih saat dihubungi erakini, Jumat (5/7/2024). 

Sehingga, ujar Mustolih, terkait kuota tambahan tersebut tidak ada keharusan mendapatkan persetujuan DPR, kecuali menyangkut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan demikian, alasan DPR yang akan membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah 2024 tidak tepat. 

“Kalau menggunakan alasan kuota, sebenarnya tidak tepat begitu. Karena, kalau kita telusuri ternyata kan itu hanya kesepakatan yang sudah terjadi antara  pemerintah dalam hal ini Kemenag dan Komisi VIII yang tidak dijalankan,” tuturnya. 

“Tapi kan hal itu bukan UU, kesepakatan rapat saja. Mungkin itu saya melihatnya sebagai pemicu untuk masuknya Timwas mendorong pansus,” pungkasnya. 

Diketahui, Tim pengawas ibadah haji DPR menyoroti langkah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag ihwal pembagian kuota tambahan bagi jemaah haji jalur khusus. DPR menilai pembagian kuota tambahan terindikasi melanggar undang-undang. 

"Padahal saat rapat sebelumnya, pemerintah menyatakan pembagian dilakukan sesuai aturan, yaitu 8 persen," kata Anggota timwas haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra, belum lama ini.