AGPAII Jateng Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Usia Sekolah dan Remaja

Multazam Ahmad mengkritisi PP tersebut terutama pasal 103 ayat 4 butir e di mana ada kalimat penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja seharusnya tidak perlu karena mereka belum boleh melakukan aktivitas seksual dalam bentuk apapun. 

Lebih lanjut Multazam menyampaikan bahwa seks yang dilakukan sebelum menikah akan mempengaruhi kesehatan organ reproduksi, mengganggu aktivitas kreatif yang mestinya optimal dilakukan di usia muda. Yang pada gilirannya akan melahirkan anak muda bermental lemah. 

“Apabila alat kontrasepsi dijadikan sebagai alat peraga edukasi seksual, dalam pembelajaran jelas itu tidak urgent. Edukasi paling utama yang harus ditekankan jangan sampai remaja melakukan aktivitas seksual sebelum menikah,” jelasnya. 

Untuk itu Sekretaris MUI Jawa Tengah ini menyampaikan perlunya dikaji ulang pasal tersebut. “Terkait dengan penerbitan pasal ini layaknya perlu dikaji ulang karena akan menimbulkan banyak kontroversi dan efek yang negatif di dunia pendidikan,” pungkasnya.

Pasal Kontroversi

Sementara itu narasumber lain, Edi Rohani, Divisi Advokasi DPW AGPAII Jawa Tengah juga menyoroti tentang keberadaan pasal 103 tersebut. Edi menyampaikan pendapat beberapa tokoh terkait kontorversi keberadaan pasal tersebut. Tak kurang mulai dari tokoh NU, Muhammadiyah, DPR bahkan wakil presiden dikutip pendapatnya terkait pasal kontroversial tersebut.

Edi Rohani juga menyebutkan poin-poin kontra akibat diterbitkannya PP tersebut. Edi menjelaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dan pelajar bisa menimbulkan persepsi mengenai kebolehan hubungan badan pada pelajar dan remaja.

“Bunyi Pasal 103 ayat 4 huruf e di PP Nomor 28 Tahun 2024 masih terbuka lebar untuk ditafsirkan secara liar. Pemerintah perlu memberikan penjelasan secara detail tentang masalah tersebut,” ungkapnya.

Edi juga memaparkan bahwa kesehatan sistem reproduksi pada pelajar dan remaja seharusnya disampaikan dari sisi pemberian edukasi seks dan kesehatan reproduksi, bukan pemberian alat kontrasepsi.

"Aktivitas pergaulan bebas yang berujung pada hubungan seks tanpa nikah bertentangan dengan norma agama yang kental diterapkan masyarakat di Indonesia. Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar bisa merusak norma tersebut dengan dalih kebolehan seks bebas asal bertanggung jawab,” paparnya.

Seminar online tersebut merupakan kajian rutin bulanan dan diikuti ratusan guru-guru PAI dari semua jenjang dari berbagai provinsi di Indonesia. Menurut sekretaris DPW AGPAII Jawa Tengah, Syekudin, setelah seminar ini akan disusun rekomendasi yang akan dikirim ke DPP AGPAII yang selanjutnya dimohon kepada DPP AGPAII agar meneruskan ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia.