WASHINGTON, (ERAKINI) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah menyiapkan pertemuan tingkat tinggi perdana untuk lembaga yang disebut Presiden Donald Trump sebagai Dewan Perdamaian terkait Gaza. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung di Washington, D.C., pada 19 Februari mendatang, sebagaimana dilaporkan media Axios, mengutip keterangan pejabat Amerika Serikat serta diplomat dari empat negara anggota dewan.
Menurut laporan tersebut, agenda pertemuan masih berada pada tahap perencanaan awal dan berpotensi mengalami perubahan. Selain membahas arah kebijakan Gaza, forum ini juga dirancang sebagai ajang penggalangan dana internasional guna mendukung upaya rekonstruksi wilayah tersebut pascakonflik.
Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Institut Perdamaian Amerika Serikat (U.S. Institute of Peace), Washington. Dalam rangkaian agenda yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga disebut akan bertemu Presiden Trump di Gedung Putih pada 18 Februari, sehari sebelum pertemuan Dewan Perdamaian digelar.
Hingga kini, Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.
Dewan Perdamaian ini pertama kali diumumkan Trump pada akhir Januari lalu. Ia menyatakan lembaga tersebut akan dipimpinnya langsung dengan tujuan membantu menyelesaikan berbagai konflik internasional. Namun, rencana ini memicu kekhawatiran sejumlah pengamat yang menilai keberadaan dewan tersebut berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejumlah negara di dunia menanggapi inisiatif ini dengan sikap hati-hati. Beberapa sekutu Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dilaporkan telah bergabung, sementara banyak negara Barat yang selama ini menjadi mitra tradisional Washington memilih untuk belum terlibat.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November mengesahkan resolusi yang memberi mandat kepada dewan tersebut dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Resolusi itu muncul di tengah gencatan senjata yang rapuh, yang mulai berlaku pada Oktober berdasarkan rencana yang digagas Trump dan disetujui Israel serta kelompok Hamas.
Dalam rancangan awal kebijakan Gaza yang diumumkan Trump akhir tahun lalu, Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun, belakangan Trump menyatakan bahwa peran dewan tersebut akan diperluas untuk menangani konflik global lainnya.
Sejumlah pakar hak asasi manusia mengkritik keras konsep dewan ini. Mereka menilai keterlibatan langsung Trump dalam pengelolaan wilayah asing menyerupai pola pemerintahan kolonial, terlebih karena struktur dewan tersebut disebut tidak melibatkan perwakilan warga Palestina.
Sementara itu, gencatan senjata di Gaza dilaporkan kerap dilanggar. Sejak kesepakatan tersebut diberlakukan pada Oktober, lebih dari 550 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas. Serangan militer Israel sejak akhir 2023 juga telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina, memicu krisis kemanusiaan, kelaparan, serta pengungsian massal hampir seluruh penduduk Gaza.
Berbagai organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB menyebut situasi tersebut memenuhi unsur genosida. Di sisi lain, Israel menegaskan bahwa operasi militernya merupakan bentuk pembelaan diri, menyusul serangan kelompok bersenjata pimpinan Hamas pada akhir 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera.
