DAVOS, (ERAKINI) - Sekelompok negara Arab dan mayoritas Muslim menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebuah inisiatif baru yang diklaim bertujuan menstabilkan situasi serta membangun kembali Jalur Gaza. Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos.
Melalui pernyataan bersama, kementerian luar negeri Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab menegaskan bahwa mereka menyambut undangan dari Presiden Trump untuk terlibat langsung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Delapan negara tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian yang diprakarsai Trump dan berkomitmen mendukung peran dewan sebagai otoritas pemerintahan transisi. Dewan ini dirancang menjadi bagian dari kerangka besar penyelesaian konflik Gaza yang telah berlangsung lama.
Dalam pernyataan itu dijelaskan bahwa misi utama Dewan Perdamaian adalah memperkuat gencatan senjata permanen, mendorong percepatan rekonstruksi Gaza, serta memajukan terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Upaya tersebut, menurut mereka, harus berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara berdaulat sesuai hukum internasional, demi terciptanya keamanan dan stabilitas kawasan secara menyeluruh.
Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyampaikan optimisme atas perkembangan tersebut. Berbicara di Davos, ia menilai kawasan Timur Tengah sedang bergerak ke arah yang positif. Menurutnya, respons internasional terhadap gagasan Dewan Perdamaian Trump menunjukkan adanya kemauan kolektif untuk bekerja sama demi tercapainya perdamaian.
Witkoff juga menyinggung peran Iran, dengan menegaskan bahwa Teheran perlu terlibat dalam jalur diplomasi. Ia menilai kehadiran Iran dalam proses dialog sangat krusial, karena stabilitas kawasan sangat bergantung pada keterlibatan semua aktor utama.
Seiring dengan itu, Trump terus melontarkan tekanan terhadap pemerintah Iran di tengah gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang terjadi di negara tersebut. Ia berulang kali menyerukan penghentian tindakan represif terhadap demonstran dan mengancam akan mengambil langkah keras jika eksekusi tetap berlanjut. Trump bahkan secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk terus melakukan aksi protes dan mengambil alih institusi-institusi negara.
Di sisi lain, dinamika politik di Davos juga memanas setelah penyelenggara WEF mencabut undangan kepada Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Keputusan tersebut diambil dengan alasan jatuhnya korban sipil dalam beberapa pekan terakhir di Iran. Araghchi mengecam langkah itu dan menuding forum internasional tersebut menerapkan standar ganda secara terang-terangan.
Sementara itu, sikap negara-negara Eropa terhadap Dewan Perdamaian Gaza terlihat lebih berhati-hati. Sejumlah pemimpin Eropa dikabarkan masih mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak undangan untuk bergabung, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inisiatif perdamaian Gaza yang selama ini dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengumuman lanjutan terkait daftar partisipasi negara-negara lain diperkirakan akan disampaikan pada Kamis, setelah serangkaian manuver diplomatik baru di Davos, di tengah perdebatan mengenai implikasi politik dan diplomatik dari pembentukan dewan tersebut.
