RAMALLAH, (ERAKINI) - Warga Palestina di Tepi Barat dan sebagian wilayah Jalur Gaza mulai mengikuti pemilihan tingkat kota pada Sabtu (25/4/2026), menandai pemungutan suara pertama sejak konflik berkepanjangan di Gaza. Proses ini berlangsung di tengah ketegangan politik yang tinggi serta rasa frustrasi masyarakat yang masih kuat.
Menurut Komisi Pemilihan Pusat Palestina yang berbasis di Ramallah, sekitar 1,5 juta pemilih terdaftar di Tepi Barat. Sementara itu, sekitar 70.000 warga di wilayah Deir El-Balah juga masuk dalam daftar pemilih. Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 07.00 waktu setempat.
Di lapangan, suasana pemilu terlihat dari aktivitas petugas dan warga yang datang ke TPS, sebagaimana terekam di kota Al-Bireh dan Deir El-Balah. Meski demikian, kontestasi politik didominasi oleh kandidat yang berafiliasi dengan Fatah, gerakan nasionalis sekuler yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas, serta sejumlah kandidat independen.
Menariknya, tidak ada peserta yang berasal dari Hamas, rival utama Fatah yang menguasai sebagian besar wilayah Gaza. Di sejumlah kota, kandidat yang didukung Fatah bersaing dengan daftar independen, termasuk yang berasal dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina.
Namun, tidak semua warga menaruh harapan besar terhadap hasil pemilu ini. Seorang pengusaha dari Tulkarem menyatakan bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan membawa perubahan signifikan karena wilayah tersebut masih berada di bawah kendali militer Israel. Ia menilai pemilu ini lebih bersifat simbolis di mata dunia internasional.
Di beberapa kota besar seperti Nablus dan Ramallah, hanya ada satu daftar kandidat yang diajukan, sehingga otomatis menang tanpa pemungutan suara.
Pemungutan suara di Tepi Barat dijadwalkan berakhir pukul 19.00, sementara di Deir El-Balah ditutup lebih awal, yakni pukul 17.00, mengingat keterbatasan listrik di wilayah tersebut akibat konflik.
Perwakilan PBB, Ramiz Alakbarov, menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemilu ini, menyebutnya sebagai proses yang kredibel dan kesempatan penting bagi warga Palestina untuk menggunakan hak demokrasi mereka dalam situasi sulit.
Ini juga menjadi momen bersejarah bagi Gaza, yang untuk pertama kalinya kembali menggelar pemungutan suara sejak pemilu legislatif tahun 2006 yang dimenangkan Hamas. Menurut analis politik dari Universitas Al-Azhar Kairo, pelaksanaan pemilu di Deir El-Balah merupakan semacam uji coba karena belum ada pemilu yang digelar setelah perang.
Presiden Mahmud Abbas, yang telah memimpin lebih dari dua dekade tanpa pemilihan ulang, sebelumnya kerap menjanjikan pemilu nasional yang hingga kini belum terlaksana.
Bagi sebagian warga, seperti pemilih muda di Deir El-Balah, kesempatan ini tetap bermakna. Mereka melihatnya sebagai simbol keberlangsungan hidup dan eksistensi rakyat Palestina di tengah situasi yang penuh tekanan.
Untuk mendukung keamanan, penyelenggara melibatkan organisasi sipil serta perusahaan keamanan swasta. Namun, sumber lokal menyebut bahwa aparat keamanan dari Hamas tetap berperan dengan menempatkan personel tidak bersenjata di sekitar lokasi pemungutan suara yang berjumlah 12 titik di wilayah tersebut.
