JAKARTA, (ERAKINI)-Jaringan Muslim Madani (JMM) mengaku sependapat dengan pesan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait anjuran memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak. JMM menilai, tidak ada yang salah dari pernyataan Menag soal jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik elektoral.
"Pernyataan Menag sangat tepat dan strategis sebagai himbauan moral seorang pejabat publik, kami sangat mengapresiasi hal tersebut mengingat kita punya sejarah kelam politik elektoral yang telah membuat polarisasi cukup kuat di masyarakat yakni pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu (Pilpres) 2019," kata Direktur Eksekutif (JMM) Syukron Jamal kepada media di Jakarta, Senin (2/10/2023).
Belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 tersebut, JMM menilai apa yang disampaikan oleh Menag patut disambut baik dalam upaya mencegah polarisasi dan politik pecah belah utamanya dalam mengatasnamakan agama.
"Cukuplah Pilpres 2019 menjadi pelajaran berharga untuk kita semua bagaimana semangat persatuan dan persaudaraan antar sesama, antar umat dan anak bangsa teramat mahal untuk dipertaruhkan hanya demi kekuasaan," jelasnya.
Menurut Syukron politisasi agama berpotensi bakal digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang untuk meraih dukungan dan simpatik dengan membangun narasi sebagai pihak paling religius, agamis, merasa paling benar sedangkan yang lain salah. Narasi itu bahkan kadang dibangun dari informasi sesat, hoax, dan ujaran kebencian.
"Ironisnya upaya tersebut sudah mulai terlihat dari dinamika pertarungan opini di berbagai platform sosial media termasuk aplikasi percakapan WA grup. Kita jangan menutup mata atau pura-pura tidak tahulah dengan fakta ini," terangnya.
Selanjutnya, kata Syukron upaya Menag perlu dilihat dalam konteks mitigasi mencegah konflik horizontal di masyarakat karena perbedaan pilihan serta upaya penyadaran masyarakat agar lebih aware menjaga suasana kondusif aman, damai dan tentram pada Pemilu 2024 mendatang.
"Konteksnya harus tegas bukan ingin memisahkan masalah agama dan politik tapi justru bagaimana menghadirkan politik yang beradab, politik rahmatan lil alamin yang sama-sama harus kita bangun atas nama persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.
Disinggung soal pernyataan Menag tendensius terhadap pihak tertentu, Syukron menyebut pernyataan itu tidak tepat.
"Apa yang disampaikan kami pikir tidak ada tendensi kepada pihak-pihak tertentu, kalaupun ada yang tersinggung mungkin karena merasa. Masyarakat juga saya kira sudah cerdas menilainya," pungkas Syukron.
Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil kembali berkomentar tentang pemimpin masa depan. Menag minta jangan memilih pemimpin bermulut manis dan ganteng saja. Hal tersebut disampaikan Menag saat membuka acara Majelis Nichiren Shoshu Budha di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 30 September 2023.
"Harus lihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu," kata Menag.
Gus Yaqut mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk berpolitik. "Agama jangan digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan, jangan jadikan agama sebagai alat berpolitik," tuturnya.
