MEDAN, (ERAKINI) - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf memastikan bahwa petugas haji daerah (PHD) yang diberangkatkan ke Tanah Suci maksimal berasal dari pejabat setingkat eselon IV. Kiai yang biasa disapa Gus Irfan ini menilai bahwa kebijakan ini diterapkan agar para petugas dapat fokus memberikan pelayanan optimal kepada jamaah haji Indonesia.
“Ya, dari pendaftaran sudah kita seleksi. Jadi, petugas haji daerah itu paling tinggi eselon IV,” ucap Gus Irfan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (31/1/2026).
Lebih lanjut, Gus Irfan memastikan pembatasan jabatan ini bertujuan agar penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji tahun ini berjalan lebih profesional. Dengan demikian, pelayanan kepada jamaah dapat dimaksimalkan.
Cucu pendiri NU ini menyebut, pejabat dengan jabatan struktural di atas eselon IV, seperti bupati atau wali kota, tidak diperkenankan menjadi petugas haji daerah karena memiliki tanggung jawab kedinasan yang cukup padat.
“Kalau ada pejabat di atas eselon IV, seperti eselon III, eselon II, apalagi eselon I, pasti kita coret. Setelah itu, kita adakan seleksi. Hari ini ada diklat untuk mereka,” kata Gus Irfan.
Gus Irfan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah RI telah menutup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
“Tadi pagi kita menutup diklat untuk PPIH yang bertugas di Arab Saudi. Ada 1.600 orang yang mengikuti diklat selama 20 hari, ditambah 10 hari secara daring,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab para petugas dalam melayani sekitar 221.000 jamaah haji Indonesia.
“Kita berharap mereka bisa total melayani jamaah haji nantinya,” tutur Gus Irfan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Sitorus melaporkan bahwa kesiapan kelembagaan penyelenggaraan haji di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara berjalan dengan baik.
Dia menuturkan, proses verifikasi paspor jamaah haji telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam dua hari ke depan.
“Kami berkomitmen penuh mensukseskan visi besar Bapak Menteri. Meski ada kendala teknis di lapangan, kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terus kami perkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara,” ujar Zulkifli.
