KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Kepala Daerah ke-11 yang Terjerat Kasus Korupsi Sepanjang 2026

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi senyap tersebut. "Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sebgaimana diketahui, Anom Widiyantoro merupakan Bupati Pemalang yang terpilih pada Pilkada 2024 bersama wakilnya, Nurkholes. Keduanya dilantik bersama kepala daerah hasil Pilkada Serentak pada 20 Februari 2025.

Pasangan Anom-Nurkholes diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh. Hingga akhir Juli 2026, tercatat sudah 11 kepala daerah diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.

Sejumlah kepala daerah yang telah diproses hukum KPK sepanjang 2026 antara lain Bupati Muara Enim, Edison; Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby; Bupati Langkat, Syah Afandin; Bupati Sukoharjo, Etik Suryani; Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini; Wali Kota Madiun, Maidi; Bupati Pati, Sudewo; Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq; Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman; serta Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

KPK menyebut perkara yang menjerat para kepala daerah tersebut memiliki modus yang beragam, mulai dari dugaan suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.