Gubernur Riau Abdul Wahid menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir. Foto: Ilustrasi/Pemprov Riau
Status tanggap darurat ini diumumkan Abdul Wahid dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan jajaran forkopimda Riau, di Pekanbaru, Selasa (22/7/2025).
Abdul Waid mengungkapkan bahwa wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun.
“Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak. Sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini, harus gerak lebih lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, sejak 27 Maret lalu, Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat karhutla hingga 30 November. Namun, peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar membuat Pemprov Riau mengambil langkah tegas.
Dengan status tanggap darurat memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor. “Tanggap darurat ini dilakukan sebagai upaya kita untuk memaksimalkan penanganan . Kita perkuat monitoring dan ground checking titik hotspot,” ungkapnya.
Abdul Wahid juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla.
“Oleh karena itu himbauan kami kepada Wali Kota/Bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” terangnya.
Abdul Wahid juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas masyarakat di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kebakaran yang dimulai dari pembakaran kecil sangat mudah membesar dan menjadi tidak terkendali.
“Saya minta Bupati/Wali Kota dan jajaran dapat mengawasinya karena membersihkan lahan dengan cara membakar ini sangat cepat menyulut api, pembesaran api, sehingga nanti tidak terkendali," pungkasnya.
Ulah Manusia
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Riau diduga kuat akibat ulah manusia.
Suharyanto menceritakan, saat melakukan peninjauan lapangan menggunakan helikopter keempat daerah yang sedang mengalami Karhutla, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis serta Kota Dumai, tampak kebakaran tidak bersumber dari faktor alam semata.
"Sepintas terlihat bahwa api muncul secara terpisah di berbagai lokasi yang berbeda jauh, terutama di sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Ini menunjukkan kuat dugaan bahwa kebakaran ulah manusia," kata Suharyanto.
Suharyanto membeberkan, BNPB bersama TNI dan Polri telah menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) darat tambahan di empat kabupaten kota prioritas di Riau.
Satgas bertujuan untuk perbantuan pemadaman Karhutla yang nantinya diperkuat personel satuan tempur TNI dari Batalyon 132 di Salo Kampar sebanyak 100 personel. Kemudian ditambah 100 personel lagi dari kepolisian setiap kabupaten di Riau.
"Meski statusnya BKO administrasi BNPB, namun secara teknis tetap di bawah kendali langsung komandan masing-masing," jelas Suharyanto.
BNPB akan melengkapi semua kebutuhan perlengkapan perlatan. Seperti, pompa, alat pelindung diri (APD), sepeda motor trail, dan kendaraan patroli. Tak hanya itu, BNPB juga sudah menyiapkan biaya operasional disiapkan oleh BNPB. Setiap personel akan mendapatkan sebesar Rp165 ribu per hari.
Pemerintah juga akan terus mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanggulangan karhutla berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat dan lingkungan.
Berdasarkan koordinasi denganBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meskipun curah hujan di Riau saat ini tergolong rendah, kondisi cuaca tidak seekstrem saat El Nino tahun 2023. Namun demikian, kebakaran justru lebih besar dan berdampak signifikan terhadap jarak pandang bahkan dari udara.
Tidak Mengganggu Negara Tetangga
BMKG memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang melintasi batas negara dan sampai ke wilayah negara tetangga.
“Terkait asap, pagi tadi saya mengecek seluruh data di BMKG, tidak ada asap-asap di wilayah Indonesia yang sampai ke negara tetangga. Kemudian data-data lain itu nanti akan kami koordinasikan dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup,” ujar Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto.
Kata dia, BMKG terus menjaga agar kejadian asap lintas batas tidak terjadi melalui pemantauan ketat dan upaya modifikasi cuaca. “Tentu BMKG dengan kemampuan teknologinya, modifikasi cuaca akan terus kita lakukan. Bukan hanya di Riau, tapi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, semua akan kita lakukan supaya asap di Indonesia ini tidak terekspor keluar. Ya, ini harga diri bangsa,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil dari operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang dilakukan baru-baru ini bersama BNPB telah menunjukkan hasil positif. Hujan mulai turun di beberapa wilayah yang sebelumnya mengalami kekeringan dan kebakaran.
“Hari ini, setelah kemarin kita melakukan operasi modifikasi cuaca bersama dengan BNPB, maka hujannya sudah lumayan. Walaupun ini menuju puncak musim kemarau, tetapi awan-awan yang ada, yang kecil-kecil itu kita berikan perlakuan supaya dia menjadi hujan yang cukup besar,” ungkapnya.
