ACEH SELATAN, (ERAKINI) – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permintaan maaf atas keputusannya berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir. Namun, Mirwan enggan mundur dari jabatannya.
"Saya H Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI H Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri H Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh H Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan," ujar Mirwan melalui rekaman video di akun instagramnya, Selasa (9/12/2025).
Meski demikian, Mirwan enggan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati. Ia yakin masih bisa mengemban jabatan Bupati Aceh Selatan dan berjanji bekerja lebih baik lagi.
"Menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional, kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang," tandasnya.
Kepergian Mirwan berangkat umrah saat daerahnya dilanda bencana menjadi sorotan. Bahkan, Presiden Prabowo Subiantp meminta Mendagri mencopot Mirwan dari jabatannya.
Partai Gerindra selaku pengusung Mirwan sudah mengambil langkah tegas atas sikap kadernya itu. Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan partai sudah memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga rekan separtinya di Partai Gerindar, juga mengusulkan agar Kemendagri segera memberhentikan sementara Mirwan.
Menurut dia, Mendagri bisa merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah untuk memproses pemberhentian sementara itu.
Namun, terkait pencopotan permanen dari jabatan Bupati, hal itu perlu diserahkan ke DPRD Aceh Selatan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi aturan dan mekanisme yang ada.
