MK Tolak PHPU Sahrul Gunawan, Ali Syakieb Akhirnya Jadi Wakil Bupati Bandung

Sementara itu, terhadap dugaan pelanggaran penggunaan logo, Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan penanganan dan melakukan kajian dugaan pelanggaran serta telah mengeluarkan status laporan tersebut. Pada pokoknya menyatakan laporan menyangkut penggunaan logo tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan.

Berdasarkan atas fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dugaan pelanggaran tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, sambung Hakim Daniel,  Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah.

“Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Hakim Daniel.

Terhadap perolehan suara para pihak, Hakim Konstitusi  menyebutkan perolehan suara Pemohon (Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan) adalah 827.240 suara (44,15%). Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Dadang Supriatna-Ali Syakieb) sebanyak adalah 1.046.344 suara (55,85%). Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.046.344 suara - 827.240 suara = 219.104 suara (11,69%) atau lebih dari 9.368 suara.

Oleh karenanya,  meskipun Pemohon merupakan pasangan calon namun tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Ketika Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (8/1/2025) lalu, Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan mendalilkan tindakan pergantian pejabat yang dilakukan Dadang Supriatna selalu petahana pada 22 Maret 2024 atau enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024.

Bambang Wahyu Ganindra selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok permohonan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Selaku petahana Bupati Bandung, menurut Pemohon, Cabup 02 paham konsekuensi pelanggaran atas pasal tersebut. Sehingga patut dikenai sanksi pembatalan dari pencalonannya sebagaimana perintah Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pelanggaran lainnya yang juga didalilkan dilakukan oleh Cabup 02 yakni hadir di TPS-TPS dengan menggunakan simbol yang identik dengan pakaian yang digunakannya untuk mempengaruhi pemilih. Cabup  02 juga hadir tanpa hak/undangan saat kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dari Kabupaten Bandung.