Sarif Abdillah Desak Penguatan Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi Guna Cegah Penyelewengan

Oleh karena itu, kata dia, harus bisa diawasi bersama dan terbuka. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani. 

Kakung, sapaan akrab Sarif, mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani.

"Ketersediaan pupuk subsidi harus dipastikan tersedia di seluruh lini pada setiap memasuki musim tanam," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Data dari PT Pupuk Indonesia, alokasi pupuk subsidi di Jawa Tengah pada 2026 ini sebesar 1.434.190 ton. Hingga Mei ini, serapan mencapai 39 persen. 

Menurut Kakung, ketepatan waktu distribusi pupuk juga sangat penting karena pemupukan tanaman memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman. 

"Keterlambatan distribusi pupuk, tentu berpotensi mengganggu produktivitas dan hasil panen petani," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung mengingatkan, konflik geopolitik global juga dapat berdampak terhadap rantai pasok bahan baku pupuk.

"Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu bis ikut terganggu. Karena itu, juga harus ada langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia," tukas dia. 

Menurut Kakung, sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi, kata Kakung, juga harus memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan data penerima pupuk bersubsidi lebih akurat.

"Tim verifikasi dan validasi distribusi pupuk juga diperkuat dengan melibatkan unsur Dinas Pertanian daerah serta penyuluh pertanian. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, tentu kita berharap distribusi pupuk bersubsidi semakin tepat waktu, tepat jumlah, dan transparan," tandasnya.