Jabat Gubernur Jabar, Ini Gebrakan Efisiensi Anggaran ala Dedi Mulyadi

Ia juga menyoroti beberapa anggaran yang dianggap tidak wajar, salah satunya anggaran untuk ruang kelas baru hanya Rp60 miliar sementara anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah mencapai Rp730 miliar.
 
Dedi membeberkan, dalam waktu satu bulan sebelum pelantikan, Dedi bersama tim transisi Pemprov Jabar sudah berhasil melakukan realokasi anggaran hingga mencapai Rp5,5 triliun.

Angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp6 triliun dalam dua hari ke depan. Dana hasil efisiensi ini akan difokuskan untuk sejumlah sektor prioritas, di antaranya pembangunan ruang kelas SMA yang anggarannya meningkat dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dengan anggaran tersebut, target pembangunan 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk sekolah ditetapkan dalam dua tahun ke depan.

Selain itu, anggaran untuk infrastruktur jalan juga ditingkatkan secara signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Dedi menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai agar investasi dapat berkembang di wilayah Jawa Barat.

Di sektor energi, anggaran untuk penyambungan listrik bagi warga miskin dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar, mengingat masih ada sekitar 200 ribu warga yang belum menikmati akses listrik.

Dedi juga mengalokasikan anggaran renovasi rumah bagi warga miskin, yang nilainya meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan masing-masing unit renovasi senilai Rp40-60 juta.

Dedi juga menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit dan puskesmas baru, penyediaan 200 unit ambulans di daerah terpencil, serta peningkatan fasilitas dan tenaga medis dalam bidang kesehatan.

Di sisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, Dedi menerapkan kebijakan Operasi Jabar Manunggal untuk mengatasi gangguan dari oknum organisasi masyarakat (ormas) yang sering mengganggu pengusaha melalui aksi pungutan liar.

Operasi ini akan memberikan perlindungan kepada pengusaha, khususnya dalam hal pembebasan lahan, rekrutmen tenaga kerja, dan pengelolaan limbah.