Berminat Maju Pilgub DKI? Simak Jadwal Pendaftaran dan Syarat bagi Calon Perseorangan
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengumumkan waktu dan syarat pendaftaran bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024. Termasuk bagi calon jalur perseorangan atau non partai.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pencalonan Pilkada DKI dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan.
Para calon dapat didaftarkan atau mendaftar di Kantor KPU DKI Jakarta pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024.
Sesuai Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 2016, calon gubernur dan calon wakil gubernur perseorangan dapat mendaftar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya.
“Surat penyataan dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menggunakan format yang dapat diunduh di laman webside https://jakarta.kpu.go.id/ KPU Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Format tersebut nantinya disertai dengan menempelkan bukti identitas kependudukan berupa fotokopi KTP elektronik atau fotokopi keterangan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI.
Pendukung yang usia dan pekerjaan yang tercantum di dalam identitas kependudukan belum memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan kondisi terkini pendukung, maka dapat menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung.
Surat pernyataan identitas itu menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah/pernah kawin dan/atau tidak lagi memiliki pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam identitas kependudukan.
Pendaftaran dukungan dengan ketentuan, yakni provinsi dengan jumlah pemilih sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen lebih dari 2.000.000 jiwa.
Jumlah penduduk sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen dan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa sampai 12.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.
Sedangkan jumlah penduduk yang lebih dari 12.000.000 jiwa, calon harus didukung paling sedikit 6,5 persen. Jumlah dukungan juga harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah daerah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta.


















