Heboh Riau Merdeka, Gubernur Abdul Wahid: Wacana Usang, DIR Lebih Realistis!
Thomas Pulungan
PEKANBARU, (ERAKINI) - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa isu Riau Merdeka yang sempat mencuat di media sosial, hanya wacana usang yang kini tidak relevan. Kondisi di Riau saat ini kondusif dan masyarakat tetap fokus pada pembangunan daerah.
“Riau Merdeka saya rasa itu wacana lama. Sejauh ini saya belum melihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem saja, biasa-biasa saja, tidak ada gerakan itu,” ujar Abdul Wahid dalam keteranganya, dikutip, Jumat (15/8/2025).
Ia mengimbau semua pihak untuk tidak membesar-besarkan isu tersebut, karena dapat mengganggu fokus pembangunan yang sedang dijalankan. “Jangan terlalu di-framing soal-soal begitu. Sekarang ini fokus kita adalah membangun Riau dan membangun Indonesia,” tegasnya.
Abdul Wahid menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah harga mati. Perjuangan yang lebih realistis adalah mendorong Riau memperoleh status Daerah Istimewa Riau (DIR), seperti yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh.
Status ini akan memberi keleluasaan pengelolaan daerah, termasuk sektor budaya, pemerintahan, dan sumber daya alam, tanpa keluar dari bingkai NKRI. “Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewa kan seperti Jogja dan Aceh,” ungkapnya.
Dukungan terhadap pembentukan DIR terus menguat. Salah satunya datang dari hasil Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera di Pekanbaru, yang merekomendasikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut.
Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan apresiasi atas dukungan itu.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur karena LARM se-Sumatera mendukung Daerah Istimewa Riau,” katanya, Minggu (10/8/2025).
Taufik menegaskan, gagasan DIR bukan sekadar inisiatif lokal, tetapi aspirasi kolektif masyarakat adat Melayu di Sumatera. Secara geografis, Riau berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera ke luar negeri, sehingga layak mendapatkan status khusus.
“Dengan peningkatan status pemerintahan ini, adat dan budaya Melayu akan terus terjaga dan berkembang,” terangnya.

















