Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Nasib Lahan Pangan

Sejauh ini, kata Kakung, telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026, tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menetapkan target 87 persen total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Tapi ini bukan semata persoalan teknis tata ruang atau lingkungan. Harus dijalankan secara komprehensif, semisal bagaimana pemerintah terus menghargai hasil produksi petani tersebut,” terangnya.

Kakung menilai, harga hasil pertanian pangan dan perlindungan terhadap petani perlu terus dikuatkan secara berkelanjutan. Langkah tersebut juga menjadi salah satu cara mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Kakung mengingatkan pemerintah daerah tidak bersifat pragmatis yakni melihat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari sektor retribusi. 

Selain itu, Kakung juga menekankan pertanian jangan dianggap tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak PAD.

"Pemda jangan hanya tertarik untuk membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Kalau ini dibiarkan, maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis,” tegas Kakung.