JAKARTA, (ERAKINI) - Aktivis literasi informasi publik sekaligus akademisi ilmu komunikasi, Ferdi Setiawan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ekosistem literasi digital melalui platform Jakarta Lawan Hoaks (Jalahoaks).
Menurut Ferdi, keberadaan Jalahoaks menjadi salah satu inovasi penting dalam menjaga kualitas informasi publik di tengah maraknya misinformasi, disinformasi, dan manipulasi informasi di ruang digital.
Apresiasi tersebut juga berkaitan dengan capaian Jalahoaks yang meraih predikat Champion pada ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 untuk kategori Ethical Dimensions of Information Society pada 10 Juli 2026.
"Sebagai pegiat literasi informasi publik, saya menilai platform Jalahoaks sangat signifikan efek positifnya bagi masyarakat Jakarta. Program Jalahoaks menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga melakukan verifikasi fakta sehingga masyarakat memperoleh kepastian terhadap informasi yang beredar. Ini merupakan bentuk pelayanan informasi publik yang sangat relevan di era digital," ujar Ferdi dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).
Pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) itu menjelaskan, Jalahoaks yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta sejak 2020 menyediakan layanan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat.
Layanan tersebut mencakup isu rekrutmen pegawai, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, hingga berbagai informasi yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain melakukan verifikasi fakta, platform tersebut juga mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi.
Ferdi menilai pengakuan internasional yang diterima Jalahoaks menunjukkan bahwa layanan informasi publik berbasis verifikasi fakta semakin dibutuhkan di era transformasi digital.
Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan sekadar mengklarifikasi informasi yang sudah terlanjur beredar, melainkan membangun budaya masyarakat agar terbiasa memverifikasi informasi secara mandiri sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
"Melawan hoaks tidak cukup hanya dengan klarifikasi. Yang jauh lebih penting adalah membangun masyarakat yang memiliki literasi informasi sehingga mampu dan mau bertanya, teliti memeriksa sumber informasi, tidak takut membandingkan data atau kritis, dan memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan," kata Ferdi yang juga menjabat Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV dan Sinpo.id.
Ferdi berpandangan Jalahoaks dapat dikembangkan lebih jauh melalui kolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
Menurut dia, apabila Komisi Informasi menjalankan fungsi pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sementara Jalahoaks menjadi pusat verifikasi informasi publik, maka keduanya akan saling melengkapi dalam membangun budaya transparansi dan literasi informasi.
"Komisi Informasi memiliki mandat mendorong keterbukaan informasi publik. Jalahoaks memiliki pengalaman dalam verifikasi fakta dan edukasi digital. Sinergi keduanya akan memperkuat pelayanan informasi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah," ujar calon komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta tersebut.
Dia lalu mengusulkan agar kolaborasi tersebut diperluas hingga tingkat kelurahan, RW, RT, sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas warga, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem literasi informasi publik.
Selain mendorong kolaborasi antarlembaga, Ferdi menilai peran media massa dan jurnalis perlu mendapat perhatian lebih dalam pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik.
Menurut dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara (Undira) itu, jurnalis tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi verifikasi, konfirmasi, edukasi, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
"Jangan pernah meremehkan jurnalis, insan pers, dan media. Mereka bukan hanya menyampaikan berita, tetapi melakukan verifikasi, konfirmasi, edukasi, dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat," ujarnya.
