Awalnya, Cagub Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa mendapat kesempatan bertanya kepada Cagub Nomor Urut 3 Tri Rismaharini. Khofifah yang merupakan Gubernur Jatim periode 2019-2024 menyampaikan bahwa 93% kabupaten/kota di Jawa Timur saat ini sudah Universal Health Coverage (UHC) atau semua warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
Tetapi faktanya, tetap saja terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu, karena reimburse dari BPJS Kesehatan tidak semuanya sama dengan biaya operasionalnya.
"UHC ini sesungguhnya oleh BPJS Kesehatan banyak yang reimbursenya di bawah operasional cost, ada penggunaan alkes tertentu hanya di-reimburse 60%. Makanya RSUD-RSUD tidak mau melayani dan kemudian dirujuk ke berbagai rumah sakit milik Pemprov, karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit," bebernya.
Menjawab pertanyaan itu, Risma dengan tegas mengatakan bahwa layanan kesehatan gratis untuk masyarakat Jatim sangat memungkinkan. "Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan (anggaran) yang UHC itu kurang lebih RP790 miliar, itu ada anggarannya di provinsi Jawa Timur," tegasnya.
Menurut Risma, selain UHC hal terpenting kedua adalah pemerataan layanan kesehatan. Sebab selama ini masyarakat Jatim harus berobat ke Surabaya untuk penyakit-penyakit berat seperti kanker, jantung, ginjal, dan stroke.
"Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan, di Gresik, di Sumenep, terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya. Karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil (Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah) itu ada rumah sakit setara dengan RS dr Sutomo, dengan memfasilitasi dokter beredar ke seluruh wilayah lima Bakorwil," katanya.
Mendapat penjelasan Risma, Khofifah mengatakan tidak mudah melakukan pemerataan dokter, khususnya spesialis. Sebab harus ada perizinanya. "Tidak bisa sim salabim memberikan layanan Kesehatan. Pemerataan kesehatan memang harus dilakukan, tapi kami juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan, supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan yang lebih baik," sebut Khofifah.
Merespons pendapat Khofifah dan Risma, Cagub Nomor Urut 1 Luluk Nur Hamidah mengatakan yang diperlukan saat ini adalah inisiatif yang lebih progresif. Sebab faktanya, BPJS Kesehatan memang tidak mengcover banyak layanan.
"Terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual, korban KDRT, anak-anak yang menderita ODHA, itu tidak dicover. Jika BPJS tidak bisa menggcover maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan mencover biayanya," kata Luluk.
Ia juga menilai perlunya perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja-pekerja yang berisiko, seperti nelayan dan petani. "Maka itu, Luluk-Lukmanul kalau jadi gubernur dan wakil gubernur, semua kelompok-kelompok rentan ini akan kita cover kesehatannya dengan anggaran yang memadai. Kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran, jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita," tutupnya.
