BMKG Prediksi Hujan Ekstrem, DPRD Jateng Ingatkan Percepatan Tanpa Pangkas Kualitas

SEMARANG, (ERAKINI) - Pembangunan infrastruktur penanganan banjir di Jawa Tengah diminta rampung tepat waktu meski terkendala tingginya curah hujan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah mengingatkan, agar pengawasan teknis di lapangan ditingkatkan ketat, memastikan material dan spesifikasi bangunan tetap sesuai standar keamanan. po

“Kita ingin, semuanya bisa sesuai target. Kalau bisa dipercepat, tentu dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan,” kata Kakung, sapaan akrabnya, Rabu (28/10/2026).

Saat ini, kata dia, tengah dilakukan perbaikan maupun pembangunan infrastuktur untuk mengantisipasi potensi bencana saat musim hujan. Mulai dari drainase hingga bronjong di sejumlah sungai.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini mengatakan, percepatan menjadi langkah krusial. “Sebab cuaca basah dan curah hujan tinggi berpotensi besar menghambat pekerjaan fisik konstruksi. Selain itu, juga merusak material di lapangan, serta memicu bencana hidrometeorologi, maupun mengganggu lingkungan sekitar proyek,” kata dia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan akan terjadi pada November. Namun, BMKG memperingatkan kondisi musim hujan tahun ini mungkin berbeda dengan sebelumnya, diprediksi tahun ini akan terjadi hujan lebat, sangat lebat, hingga hujan ekstrem lebih sering di akhir tahun hingga awal tahun depan.

Meski demikian, Kakung mengakui, musim hujan bukan berarti pekerjaan konstruksi tidak dapat dilakukan. Teknologi konstruksi saat ini memungkinkan pekerjaan tetap menghasilkan kualitas sesuai standar, sepanjang pengawasan dilakukan secara ketat.

“Karena itu, pengawasan harus memastikan kualitas material maupun volume pekerjaan sesuai kontrak. Misalnya, ketebalan konstruksi jalan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Di samping itu, Kakung juga mendorong pendekatan ekosistem dalam mitigasi, tidak hanya berbasis wilayah administratif. Sebanyak 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas di Jawa Tengah diminta untuk dimonitor secara berkala.

“Sehingga penanganan lintas wilayah dapat lebih terintegrasi, selaras dengan tata ruang, dan efektif menekan risiko di masa depan,” tandasnya.