BPK Masuk Jateng Audit Empat Sektor Utama, Wagub Sebut Demi Pemerintahan Bersih

Pihaknya berkomitmen bersikap kooperatif dan siap memberikan data transparan demi menyempurnakan pengelolaan keuangan serta program daerah.

“Kami terbuka terhadap proses pemeriksaan dan siap memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan BPK,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan segera mempersiapkan berbagai dokumen, program, dan materi yang diperlukan. "Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan," tukas dia.

Dia berharap, pemeriksaan tersebut dapat memberikan evaluasi dan masukan yang objektif untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengungkapkan, terdapat empat pemeriksaan yang dilakukan. Pertama, pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi.

Kedua, pemeriksaan kinerja atas upaya dalam meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.

Ketiga, pemeriksaan kepatuhan pengelolaan bidang pendidikan. Keempat pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Ahmad Luthfi menegaskan, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari upaya BPK mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah dan sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 serta Renstra BPK 2025-2029.

“Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia.