Pramono Anung: Tidak Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Penunggak Akan Dikejar
Thomas Pulungan
JAKARTA, (ERAKINI) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada pemutihan pajak kendaraan. Ia menegaskan akan mengejar penunggak pajak

JAKARTA, (ERAKINI) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada pemutihan pajak kendaraan. Ia menegaskan akan mengejar penunggak pajak





Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan secara aktif mengejar para penunggak pajak yang dianggap telah menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah.
"Sudah mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa tidak mau bayar pajak," ujar Pramono usai menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Pramono mengatakan, tugas utama pemerintah adalah memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, bukan memberikan kemudahan kepada kelompok yang sebenarnya mampu. Termasuk dalam bentuk pemutihan pajak kendaraan.
Ia mencontohkan program seperti pemutihan ijazah dan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat kecil sebagai bentuk konkret keberpihakan pemerintah.
"Dalam memimpin Jakarta, terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan," tegas Pramono.
Pramono mengungkapkan, berdasarkan data, mayoritas penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta merupakan pemilik mobil kedua atau ketiga. Oleh karena itu, Pramono menganggap mereka tidak layak mendapatkan bantuan berupa pemutihan pajak.
"Bagi yang punya mobil dan tidak mau bayar pajak, saya tidak akan putihkan. Saya akan kejar dia," tegas Pramono.
Pramono juga menyoroti ketimpangan sosial yang masih terjadi di Jakarta, dengan jarak kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin yang sangat mencolok. Oleh sebab itu, ia berkomitmen untuk memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil.
Beberapa inisiatif yang telah digulirkan, antara lain pemutihan ijazah bagi warga tidak mampu,
penghapusan PBB untuk rumah tapak dengan NJOP di bawah Rp2 miliar, serta penghapusan PBB untuk apartemen dengan nilai di bawah Rp650 juta.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pramono berharap keadilan sosial bisa lebih nyata dirasakan oleh seluruh warga Jakarta, terutama mereka yang selama ini termarjinalkan.

