35 TP PKK di Jateng Dikukuhkan jadi Duta Literasi dan Inklusi Keuangan
Eka Setiawan
SEMARANG, (ERAKINI) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jateng (Jateng) Nawal Arafah Yasin mengukuhkan TP PKK dari 35 kabupaten/kota se-Jateng (Jateng) sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.
Kegiatan digelar bersamaan dengan Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, di Kota Semarang, Senin (16/11/2026).
Nawal Yasin mengemukakan perlindungan ekonomi keluarga tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan pendapatan.
“Kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, serta memilih layanan keuangan yang aman juga menjadi faktor penting, agar keluarga tidak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal maupun penipuan transaksi digital,” kata dia melalui siaran pers Pemprov Jateng.
Dalam kesempatan itu, Nawal mendorong kader PKK menjadi edukator, sekaligus penggerak literasi keuangan di tengah masyarakat. Peran tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan keuangan. Hal itu juga sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Dia mengatakan, persoalan keuangan keluarga tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan. Rendahnya literasi, keterampilan, kedisiplinan, serta ketepatan dalam mengambil keputusan keuangan turut memengaruhi kemampuan keluarga dalam menjaga kondisi ekonominya.
Menurut Nawal, pemberdayaan ekonomi keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh. Kader PKK tidak hanya didorong untuk memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu menghasilkan produk dan memperoleh pendapatan, tetapi juga membekali keluarga dengan kemampuan mengelola keuangan.
“Kita hari ini ingin keluarga di Jateng berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya," ucap Bunda Literasi Jateng tersebut.
Melalui pembekalan literasi keuangan, kader PKK diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar lebih cermat sebelum menggunakan produk dan layanan keuangan. Masyarakat perlu memastikan legalitas, memahami keamanan, serta mempertimbangkan risiko, terutama dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.


















