Sidang Gus Yaqut, Pakar Hukum Pidana Tegaskan Menteri Tak Bisa Otomatis Dipidana atas Kesalahan Staf
Abdul Rahman Ahdori
JAKARTA, (ERAKINI) - Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Sanksi dan Keadilan Restoratif Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Eva Achjani Zulfa, menegaskan bahwa seorang menteri tidak bisa otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan staf atau pejabat di bawahnya, termasuk staf khusus (stafsus).
Menurut Prof Eva, pertanggungjawaban pidana seorang menteri sebagai pelaku turut serta dalam suatu tindak pidana harus dibuktikan melalui adanya kehendak bersama.
Hal itu disampaikan Prof Eva saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Awalnya, Gus Yaqut meminta penjelasan Prof Eva mengenai pertanggungjawaban pidana seorang menteri apabila pejabat di bawahnya menggunakan nama menteri untuk melakukan suatu perbuatan, tanpa adanya perintah, pengetahuan, persetujuan, kesengajaan bersama, ataupun kontribusi faktual dari menteri tersebut.
Gus Yaqut bertanya, apakah dalam kondisi demikian seorang menteri dapat dinyatakan sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof Eva menjelaskan bahwa konsep turut serta mensyaratkan adanya kehendak bersama antara pihak-pihak yang terlibat.
"Ya, turut serta ketika ada kehendak bersama. Artinya, kalau tidak ada kehendak bersama, maka tanggung jawab perbuatan itu harus hanya bisa diemban secara pribadi oleh orang yang kemudian melaksanakan perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana itu," kata Prof Eva dalam persidangan.
Gus Yaqut kemudian memastikan apakah hal tersebut berarti seorang menteri tidak serta-merta bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.
"Artinya tidak serta-merta, ya?" tanya Gus Yaqut.
"Tidak serta-merta, Pak," jawab Prof Eva.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yaqut juga meminta pandangan Prof Eva mengenai tindakan seorang menteri yang menjalankan kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang. Gus Yaqut memberikan ilustrasi seorang menteri yang membuat kesepakatan resmi dengan pemerintah negara lain melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), kemudian menerbitkan keputusan menteri untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
Gus Yaqut bertanya, bagaimana hukum pidana menilai tindakan tersebut apabila kemudian muncul perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum nasional yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Prof Eva lalu meminta Gus Yaqut memperjelas perbedaan penafsiran yang dimaksud. Gus Yaqut kemudian mengaitkannya dengan perdebatan dalam persidangan mengenai pengaturan kuota haji tambahan.
Dia menjelaskan, terdapat perbedaan pandangan mengenai ketentuan yang harus digunakan dalam pengaturan kuota tersebut. Pihak yang mendakwanya berpegang pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 64, sedangkan dirinya berpegang pada Pasal 9 yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan kuota haji tambahan.
Menanggapi hal itu, Prof Eva menilai persoalan itu merupakan sengketa hukum dalam ranah administrasi pemerintahan. Pengujian terhadap tepat atau tidaknya penafsiran hukum yang digunakan seorang pejabat dalam menerbitkan kebijakan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Oke, artinya adalah bahwa ada sengketa hukum yang terjadi dalam ranah administratif ketika kemudian diterapkannya satu kebijakan, yang saya tangkap begitu," ujar Prof Eva.
Dia menerangkan, PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah penafsiran hukum yang dilakukan seorang pejabat, termasuk menteri, sudah tepat atau tidak. Adapun penilaian diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya keputusan yang diterbitkan pejabat bersangkutan.
"Ya, maka verifikasinya tadi saya katakan, itu menjadi kewenangan dari pengadilan tata usaha negara untuk menilai apakah, gitu ya, penafsiran yang dilakukan oleh misalnya seorang pejabat seperti menteri itu tepat atau tidak, sehingga keputusan yang diambil itu menjadi satu keputusan yang sah atau tidak," tuturnya.
Prof Eva menegaskan, bahwa apabila keputusan itu dinyatakan tidak sah, PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkannya.
"Karena kalau tidak sah, artinya PTUN bisa membatalkan itu, begitu," tuturnya.
Sebagai informasi, sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota di ruang sidang Prof Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Selain Prof Eva, tim penasihat hukum Gus Yaqut juga menghadirkan Prof Ibnu Sina sebagai ahli hukum administrasi negara dan pidana serta Dr Hernold yang memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
Dalam perkara ini, Gus Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba.
Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024. Keputusan itu mengatur pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler.
Dalam perkara ini, jaksa juga mengungkap dugaan pungutan liar oleh sejumlah eks pejabat Kemenag terkait pengurusan fee percepatan keberangkatan jemaah haji khusus. Kebijakan pembagian kuota tersebut menjadi salah satu pokok perkara yang dipersoalkan jaksa dalam dakwaan terhadap Gus Yaqut.
Keterangan Prof Eva bahwa kesalahan staf atau staf khusus tidak serta-merta dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pidana menteri tanpa pembuktian keterlibatan dan unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana, menjadi hal yang meringankan Gus Yaqut. Sebab, hingga saat ini, belum ditemukan bukti apapun bahwa Gus Yaqut melakukan korupsi.

















