Menko Airlangga: Kategori Desil Masih Menunggu Hasil Survei Ekonomi

Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kondisi masyarakat dengan keadaan terkini. Karena kondisi sosial ekonomi dapat berubah, posisi seseorang dalam kategori desil juga tidak bersifat permanen.

Perubahan pekerjaan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, hingga faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi pembaruan data dan posisi desil.

Data desil tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial.

Data Cek Bansos Kementerian Sosial mencakup sejumlah variabel, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset. Dengan demikian, besaran penghasilan seseorang tidak secara otomatis menentukan kategori desilnya karena kondisi sosial ekonomi keluarga secara keseluruhan turut diperhitungkan.

Berdasarkan data Cek Bansos Kemensos, kelompok desil 1 hingga desil 4 dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako.

Sementara itu, desil 5 memiliki ketentuan berbeda. Kelompok dalam desil tersebut dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Adapun desil 6 hingga desil 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi. Desil 10 merupakan kelompok 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Pembatasan Pertalite Belum Final  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Distribusi Pertalite hingga saat ini masih berjalan seperti biasa.

Bahlil menyebutka aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Bahlil mengingatkan bahwa Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, ia meminta agar menggunakan BBM nonsubsidi.

“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan BBM subsidi dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Pembatasan BBM subsidi untuk desil 10 dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

“Enggak diperketat, cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya.

Diketahui, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.

Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp381,3 triliun.

.