Dipimpin Airlangga, Ini Tim Negosiasi Tarif Resiprokal yang Akan Berangkat ke AS

Airlangga menjelaskan bahwa tim delegasi akan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk dari United States Trade Representative (USTR), Departemen Perdagangan (Secretary of Commerce), Departemen Luar Negeri (Secretary of State), dan Departemen Keuangan (Secretary of Treasury).

“Pada tanggal 16-23 (April) beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden akan berangkat ke AS. Ketua OJK Mahendra Siregar juga akan turut serta,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Airlangga menyebutkan, tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto in terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Menteri Luar Negeri Sugiono telah lebih dulu berangkat hari ini ke Washington DC untuk mempersiapkan agenda negosiasi.

Menyusul besok Menko Airlangga bersama Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono juga termasuk dalam tim negosiasi yang akan berangkat. Hanya, Sri Mulyani juga dijadwalkan menghadiri pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting di Washington DC.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo memutuskan  mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh AS terhadap beberapa produk ekspor Indonesia.

Airlangga menyebutkan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapat undangan pertama dari Presiden Donald Trump untuk membahas secara langsung kebijakan tarif impor tersebut.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” kata Airlangga.

Airlangga memastikan para menteri yang berangkat ke AS siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump.

Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antarkedua negara.

Delegasi RI telah menyiapkan empat paket strategi negosiasi yang akan dibawa ke meja perundingan di AS. Keempatnya adalah:

1. Revitalisasi Perjanjian TIFA  
Indonesia akan mengusulkan pembaruan dan penguatan Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) untuk menciptakan jalur komunikasi dan kerja sama yang lebih solid di bidang perdagangan dan investasi.

2. Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs)  
Pemerintah siap menawarkan pelonggaran sejumlah regulasi, termasuk revisi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, akan dibahas evaluasi pelarangan serta pembatasan terhadap barang ekspor dan impor asal AS.

3. Peningkatan Impor dan Investasi dari AS  
Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah konkret dengan membuka peluang pembelian migas dan energi dari AS sebagai bagian dari kerja sama yang saling menguntungkan.

4. Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal  
Pemerintah akan menawarkan beberapa relaksasi bea masuk, PPh impor, dan PPN impor guna menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS dan mendorong peningkatan impor dari AS ke Indonesia.