Usai Izin Dicabut, Tambang Emas Martabe Akan Dikelola BUMN Baru Perminas

Dony membeberkan, Perminas berbeda dengan MIND ID. Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara. Maka itu pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara.

“Pemerintah kan bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,” jelasnya.

Meskipun demikian, Dony mengatakan bahwa komunikasi ihwal peralihan pengelolaan tambang Agincourt tidak dikomunikasikan oleh Danantara. Sebab hal tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Danantara. “Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,” kata Dony.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar). Perusahaan itu terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan, serta enam perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Salah satu perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Agincourt Resources (PTAR). PT Agincourt Resources merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Sumut. 

Tambang Emas Martabe mulai beroperasi pada tahun 2012. Total area konsesi yang mencakup Tambang Emas Martabe tercantum dalam Kontrak Karya 30 tahun generasi keenam antara Agincourt Resources dan Pemerintah Indonesia. 

Tambang Emas Martabe terletak di jalur sesar Sumatera, yang mendukung terbentuknya endapan aliran mineral, yang membuatnya kaya akan mineral termasuk emas dan perak. Saat ini, PTAR  mengoperasikan tiga pit (lokasi penambangan) terbuka, yakni Pit Ramba Joring yang dibuka pada tahun 2017, Pit Barani yang dibuka pada tahun 2016, dan Pit Purnama yang dibuka pada tahun 2011.