Pemalsuan Barcode Terbongkar, BPH Migas Siapkan Sistem QR Code Baru

Terkait penyitaan tujuh truk tangki yang diduga mengangkut BBM subsidi secara ilegal, Wahyudi menegaskan kendaraan tersebut bukan bagian dari mitra resmi Pertamina.

Sebelumnya, truk-truk tersebut ditemukan bertuliskan BBM industri dan diduga menampung BBM subsidi yang dikumpulkan dari sejumlah SPBU. Saat pengungkapan kasus oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar pada 26 Februari 2026, kendaraan itu masih menggunakan label Pertamina. Namun, saat rilis kasus pada 2 Juni 2026 di Dermaga Peti Kemas Makassar, label tersebut diduga telah dihapus.

"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini secara fisik meragukan. Transportir resmi Pertamina memiliki identitas perusahaan yang jelas dan barcode yang jika dipindai akan menampilkan nama perusahaan. Yang ini tidak ada," katanya.

Wahyudi menjelaskan setiap mitra resmi BPH Migas memiliki surat jalan dari Pertamina yang dapat diverifikasi, termasuk asal pengiriman, SPBU tujuan, dan lokasi distribusi sehingga mudah ditelusuri.

Meski demikian, ia mengakui praktik penyalahgunaan BBM subsidi dilakukan oleh jaringan tertentu yang memanfaatkan celah dalam sistem QR Code. Karena itu, BPH Migas akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap QR Code yang digunakan instansi dan sektor industri.

Dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang diungkap Polda Sulawesi Selatan, aparat berhasil menyelamatkan 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite. Sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Wahyudi, kerugian negara yang berhasil dicegah dari penyalahgunaan solar saja diperkirakan mencapai Rp361 miliar.

"Dari temuan tadi, khusus untuk minyak solar saja nilainya cukup signifikan, sekitar Rp361 miliar. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyalahgunaan BBM subsidi melalui Help Desk BPH Migas di nomor 0812300136. Kami bekerja 24 jam," katanya.