Temuan Ombudsman soal PPDB: Banyak Ortu Palsukan Barcode KK saat Daftar Sekolah

Ia mengatakan, Ombudsman menerima 594 laporan terkait masalah zonasi sejak 2022 hingga 2024, dengan sebagian besar laporan mencatat penyimpangan prosedur (31%), ketidakkompetenan (18%), dan pelayanan yang tidak memadai (13%). 

Permasalahan utama yang ditemukan adalah masalah jarak, karena sistem zonasi membagi wilayah berdasarkan kedekatan dengan sekolah, yang berdampak pada kesulitan calon peserta didik dalam berpindah ke sekolah yang diinginkan.

Temuan lebih lanjut mencakup beberapa masalah spesifik dalam sistem zonasi, antara lain:

1. Permasalahan jarak – 20%
2. Verifikasi dokumen – 12,2%
3. Blankspot (daerah yang tidak terjangkau oleh zona) – 11,9%

Terkait verifikasi dokumen, Ombudsman mengungkapkan bahwa terdapat praktik pemalsuan barcode KK yang dilakukan oleh beberapa orang tua calon peserta didik. 

"Di beberapa daerah, karena mereka menganggap zonasi hanya masalah jarak, banyak orang tua dan oknum petugas yang memalsukan barcode kartu keluarga," kata Indraza.

Selain masalah pemalsuan, Ombudsman juga menemukan adanya blankspot, yaitu daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem zonasi, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan.

Saran Ombudsman

Untuk mengatasi masalah tersebut, Ombudsman mengusulkan beberapa langkah perbaikan. 

Pertama, pemerintah diminta untuk memperkuat sistem zonasi dengan otomatisasi penentuan koordinat untuk mencegah pemalsuan KK. 

Kedua, pemerintah diharapkan untuk melakukan pemantauan lebih intensif terhadap pemetaan wilayah zonasi pada tahap pra-PPDB, guna memastikan siswa di daerah blankspot tetap memperoleh akses yang setara ke sekolah.

"Teknologi sudah ada, bagaimana menghubungkan data KK dengan peta. Namun, banyak daerah yang belum melakukannya," kata Indraza.

Dengan adanya temuan dan rekomendasi ini, Ombudsman berharap pelaksanaan PPDB di masa depan dapat berjalan lebih transparan, adil, dan merata.